WahanaNews-Jatim | Pimpinan DPRD Kota Surabaya memaparkan tiga strategi dalam upaya menangani kemiskinan di Kota Pahlawan, Jawa Timur.
"Tiga strategi itu meliputi akurasi data, perlindungan dan pemberdayaan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Senin.
Baca Juga:
Dinas Pertanian Kulon Progo Salurkan Bantuan Pangan ke 57.642 Keluarga Penerima
Pihaknya mendukung penuh akselerasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk upaya pengentasan kemiskinan. Apalagi dari jumlah keluarga miskin (gakin) 219.427 jiwa, ada 23.530 gakin ekstrem yang mendesak untuk dientaskan.
Hingga Januari 2023 di Surabaya juga terdapat keluarga pra miskin yang mencapai 248.299 jiwa. Jika intervensi program pengentasan gakin tak tepat, keluarga pra miskin ini akan menjadi miskin.
Reni mengatakan sudah banyak langkah intervensi yang dilakukan Pemkot untuk gakin. Namun, lanjut dia, ada yang belum dilakukan yakni bantuan pangan, transportasi, serta pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas pendapatan dengan menggali potensi keluarga miskin.
Baca Juga:
Jejak Kemiskinan Sistemik: Konsekuensi dan Strategi Pengentasan
"Keberadaan puluhan ribu gakin ekstrem itu harus menjadi perhatian bersama. Mereka jangan sampai jatuh makin ekstrem. Pemkot Surabaya pasti sudah menyiapkan program khusus," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Namun Reni meminta agar program Pemkot harus riil dan terukur. Dia mencermati data resmi warga miskin melalui Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. Dinsos menyebut gakin sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 1,3 juta jiwa pada Januari 2022.
Hasil akurasi dengan dibantu RT dan RW serta Kader Surabaya Hebat (KSH) pada Oktober 2022, jumlah gakin terkoreksi menjadi 638.616 jiwa. Perubahan data itu dikarenakan ada yang pindah KK, meninggal dunia, pegawai non-ASN masuk di MBR yang dikeluarkan, hingga ada warga yang sudah mampu.
