"Gunung Semeru kembali erupsi pukul 05.21 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati 1,2 km di atas puncak atau 4.876 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Jumat.

Menurutnya, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Erupsi keempat terjadi pukul 06.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak (4.576 mdpl) dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara.

"Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 07.50 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1 km di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, lanjut dia, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

"Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," katanya.

Ia meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

"Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan pelaku berinisial A.R (55) ditangkap sehari setelah kejadian di Sampang, Madura, setelah diduga menghabisi korban menggunakan senjata tajam, pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 06:00 WIB.

"Korban diserang secara brutal sehingga korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal di lokasi," kata Luthfie Sulistiawan saat saat dikonfirmasi wartawan, di kantor Polrestabes Surabaya, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, tersangka emosi setelah mendapat laporan dari adik kandungnya yang mengaku telah dilecehkan oleh korban.

Menurut dia, tersangka sempat tiga kali mencari korban sejak dini hari sebelum akhirnya menemukan korban di lokasi yang biasa disinggahi.

"Pada pencarian ketiga, tersangka sudah membawa pisau. Saat bertemu korban sempat terjadi cekcok sebelum pelaku menyerang," ucapnya.

Selain mengusut kasus pembunuhan tersebut, pihaknya juga mendalami dugaan penyalahgunaan narkotika oleh tersangka.

Luthfie menyebut, tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang pernah divonis delapan tahun penjara dan mengaku masih rutin mengonsumsi sabu, termasuk pada malam sebelum kejadian.

"Satresnarkoba kami perintahkan mendalami asal sabu yang digunakan tersangka," katanya.

Tak hanya itu, kata dia, tersangka juga diketahui berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus penadahan kendaraan bermotor hasil curian, yang akan diperiksa dalam berkas lainnya.

Ia memastikan, pelaku beraksi seorang diri dan tidak ditemukan motif lain selain dugaan pelecehan terhadap adik kandungnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 458 dan/atau Pasal 468 dan/atau Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua Seruni Bidang IV, Sri Suparni Bahlil mengatakan bahwa listrik adalah hak dasar yang harus dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

"Program pusat memiliki target agar beberapa tahun ke depan seluruh wilayah yang belum mendapatkan akses listrik ini perlu kita sentuh dan berikan bantuan," ujar Suparni saat penyerahan bantuan pemasangan listrik gratis di Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Kamis (7/5/2026).

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian ESDM tersebut menjelaskan bantuan BPBL menyasar rumah tangga di Kabupaten Madiun yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri.

Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang masih minim akses listrik.

Dalam  program BPBL tersebut, pemerintah memberikan sambungan listrik gratis mencakup pemasangan instalasi dengan daya 900 VA, tiga titik lampu, satu kotak kontak, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan token perdana sebesar Rp100 ribu.

"Dengan demikian, warga penerima dapat langsung menikmati manfaat listrik untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung keamanan lingkungan," katanya.

Dalam rangkaian kunjungannya di Kabupaten Madiun, Seruni Kabinet Merah Putih bersama rombongan juga mengunjungi sejumlah sekolah dasar di wilayah Kecamatan Balerejo dan Kecamatan Pilangkenceng.

Sejumlah bantuan berupa peralatan sekolah, perangkat shalat, hingga paket Gemarikan diberikan kepada siswa-siswi SDN Kedungrejo, SDN Pacinan, SDN Muneng, dan SDN Simo 01.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) di beberapa titik secara gratis dan sudah dapat dioperasikan.

"Keberadaan PJUTS diharapkan mampu meningkatkan penerangan lingkungan sekaligus menunjang aktivitas masyarakat pada malam hari," katanya.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut baik bantuan listrik gratis yang menyasar warga kurang mampu di wilayahnya.

"Program ini tentu sangat bermanfaat bagi warga sasaran yang selama ini belum memiliki akses listrik," kata Bupati Hari Wuryanto.

Ia menyebut sebanyak 513 keluarga yang menerima bantuan program BPBL itu terdapat sejumlah wilayah, di antaranya di Kecamatan Balerejo sebanyak 257 KK dan sisanya tersebar di daerah lain, seperti Kecamatan Pilangkenceng.

Sementara, untuk wilayah Jawa Timur total ada sebanyak 40.910 KK yang menjadi sasaran program BPBL tersebut. 

Pihaknya berharap dengan bantuan tersebut, dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Madiun, utamanya yang sulit mengakses listrik.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kapolsek Bandar Agus Budiono, di Pacitan, Jumat (1/5/2026), mengatakan longsor terjadi akibat kontur tanah curam yang tidak mampu menahan resapan air hujan sehingga material tanah menerjang bagian dapur dan teras rumah warga.

“Material tanah mengenai tembok rumah hingga ada yang jebol,” katanya.

Kerusakan terparah dialami rumah milik Katimin dan Mardi di Dusun Krajan, dengan bagian dapur jebol dan kerugian masing-masing sekitar Rp5 juta.

Sementara rumah Turmudi mengalami kerusakan di bagian dapur belakang dengan kerugian sekitar Rp3 juta.

Di lokasi lain, teras rumah milik Wagiono di Dusun Pager Gunung tertutup material longsor dengan taksiran kerugian sekitar Rp3 juta.

Total kerugian material diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Petugas kepolisian bersama pemerintah desa setempat melakukan evakuasi dan pembersihan material longsor.

Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di area rawan di bawah tebing.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Puluhan unit truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo ini dalam upaya mendorong pengembangan usaha di wilayah KDKMP.

"Ada 25 unit truk yang sudah kami terima dari pusat, dan kami rencanakan mulai didistribusikan ke masing-masing Kopdes Merah Putih pada pekan depan," kata Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0823/ Situbondo Mayor Kav Aan Jauhari di Situbondo, Jawa Timur, Jumat (1/5/2026).

Dia menyampaikan puluhan unit truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih saat ini merupakan bagian dari tahap awal dan akan diserahkan ke 25 Kopdes Merah Putih yang saat ini sudah selesai atau rampung 100 persen.

Menurut Mayor Aan, dari sebanyak 48 Kopdes Merah Putih yang dibangun dan tersebar desa/kelurahan, hingga saat ini yang telah rampung 100 persen tercatat ada 28 KDKMP.

Dia menjelaskan 25 unit truk yang saat ini terparkir di halaman Kodim 0823 dan tidak langsung didistribusikan karena masih dalam tahap penyelesaian administrasi, verifikasi penerima serta memastikan kesiapan operasional di lapangan.

"Ini dilakukan agar penyaluran tepat sasaran dan kendaraan dapat langsung dimanfaatkan secara optimal, setelah tahapan administrasi selesai akan didistribusikan," kata Mayor Aan Jauhari.

Bantuan truk untuk Kopdes Merah Putih tersebut guna pengembangan usaha di wilayah Kopdes Merah Putih di desa-desa, khususnya dalam kelancaran jalur distribusi, dan keberadaan armada truk tersebut diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat sekitar Kopdes Merah Putih.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Almarah Sugandi di Pamekasan, Selasa (28/4/2026), bantuan bibit tembakau itu melalui program lahan percontohan (demplot).

"Bantuan bibit batang melalui program demplot ini tersebar di lima kecamatan," katanya.

Rinciannya, Kelompok Tani (Poktan) Subur Daleman, Desa Kadur, Kecamatan Kadur; Poktan Maju, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan; Poktan Subur Makmur, Desa Seddur, Kecamatan Pakong; Poktan Ju’ajih Maju, Desa Mapper, Kecamatan Proppo; dan Poktan Tunas Harapan Jarin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu.

Poktan Subur Daleman, mendapatkan alokasi bibit sebanyak 10.000 batang, Poktan Maju 10.000 batang, Poktan Subur Makmur sebanyak 30.000 batang, Poktan Ju’ajih Maju sebanyak 30.000 batang, dan Poktan Tunas Harapan Jarin sebanyak 30.000 batang bibit tembakau.

"Saat ini proses distribusi bantuan tersebut sedang berlangsung dengan melibatkan para petugas penyuluh pertanian yang ada di Pamekasan ini," katanya menjelaskan.

Plt Kepala DKPP Pemkab Pamekasan Almarah Sugandi lebih lanjut menjelaskan, bantuan bibit tembakau biasanya juga diberikan Pemkab Pamekasan.

"Tapi karena anggaran terbatas, bantuan bibit tembakau oleh Pemkab Pamekasan pada musim tanam tembakau kali ini dihentikan," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Berdasarkan hasil pendalaman dan evaluasi terhadap LKPj Bupati Jember tahun anggaran 2025, kami menyampaikan 44 rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," kata Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Menurutnya, beberapa rekomendasi itu, di antaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember agar memperbaiki kualitas LKPj sebagai dokumen evaluasi kinerja, bukan hanya dokumen pelaporan kegiatan.

"Kami juga berharap pemerintah daerah agar menyajikan secara eksplisit keterkaitan antara RPJMD, RKPD, program OPD, realisasi, deviasi, dan outcome pembangunan sehingga DPRD dapat menilai secara lebih tepat hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan daerah," tuturnya.

Selain itu, rekomendasi lainnya adalah pemerintah daerah agar memperkuat perlindungan anak melalui kebijakan yang lebih terpadu terhadap masalah anak tidak sekolah, anak korban kekerasan, kesehatan anak di ruang publik, dan lingkungan yang belum ramah anak.

"Kami juga memberikan rekomendasi kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan," katanya.

Halim mengatakan LKPj Bupati Jember Tahun Anggaran 2025 secara formal telah memenuhi struktur dasar sebagai dokumen pertanggungjawaban kepala daerah, tetapi belum sepenuhnya kuat sebagai dokumen evaluasi berbasis kinerja.

"Oleh karena itu, LKPj tahun 2025 harus dijadikan bahan koreksi yang serius dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya," ujarnya.

Penyerahan yang dilakukan pimpinan DPRD Jember menjadi rapor sekaligus kompas bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan di tahun 2026.

Dalam keterangannya usai rapat paripurna, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia khusus (pansus) dan pimpinan DPRD yang memberikan catatan-catatan sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan performa eksekutif.

"Kami telah mendengar dan membaca poin-poin rekomendasi dari rekan-rekan di DPRD. Isinya sangat berbobot dan membangun. Itu akan menjadi pedoman bagi kami untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Jember di masa depan," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Pemeriksaan dilakukan sejak Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 19.00 WIB menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sini Wibowo beberapa saat sebelumnya.

Di Jakarta, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT terhadap Bupati Garut Sunu Wibowo di Tulungagung.

Hal senada disampaikan sumber di Mapolres Tulungagung yang menyebut ada aktivitas tim KPK di Tulungagung sejak Jumat siang.

"Iya, (saat ini) ada aktivitas KPK di Tulungagung," kata sumber internal kepolisian membenarkan kabar kegiatan OTT KPK di Tulungagung.

Sementara Bupati Gatut Sunu Wibowo dikabarkan telah dibawa tim KPK ke Gedung Merah Putih di Jakarta dan sejumlah pejabat OPD menjalani pemeriksaan maraton di gedung Mapolres Tulungagung.

Pantauan lapangan, setidaknya ada 11 pejabat OPD dan satu ajudan Bupati Gatut Sunu berada di gedung Mapolres Tulungagung.

Mereka yang telah datang dan masuk kompleks Mapolres di antaranya adalah Penjabat (Pj) Sekda Tulungagung Soeroto, Kepala Bakesbangpol Linmas Tulungagung Agus Prijanto Utama, Kasat Pol PP Hartono, Kabag Kesra M Makrus Mannan, Kabag Umum Yulius Isworo, Ajudan Bupati Tulungagung Dwi Yoga, dan Kabag Pemerintahan Arif Effendi.

Kemudian disusul Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung Dwi Hari, Kepala PU Erwin novinato, Kepala Dinas Pertanian Suyanto, dan Kabag Prokopim Aris wahyudiono.

Mereka informasinya diperiksa di gedung Mapolres Tulungagung lantai 2 dan hingga berita ini ditulis belum ada tanda-tanda keluar untuk kepentingan penyidikan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan harus menjadi contoh dalam penerapan program ini, dan program ini kami canangkan dalam rangka mendukung upaya penghematan energi oleh pemerintah pusat," kata Bupati Bangkalan Lukman Hakim di Bangkalan, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan dukungan atas upaya pemerintah pusat menghemat penggunaan BBM perlu dilakukan pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah kabupaten agar program tersebut berjalan sesuai harapan.

"Karena itu, pemerintah di tingkat kabupaten, termasuk di Kabupaten Bangkalan ini perlu mendukung program tersebut demi kebaikan bersama," katanya.

Program 'ngantor bersepeda' di Kabupaten Bangkalan ini, menurut bupati, sementara ini berlaku pada hari Selasa dan Jumat.

Khusus pada hari Jumat, kegiatan bersepeda dipadukan dengan program 'Bangkalan Bersih Ongghu', yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan yang rutin dilaksanakan setiap pekan.

Lebih lanjut, bupati menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk menghemat energi, tetapi juga untuk membangun budaya hidup sehat di kalangan masyarakat, khususnya ASN.

"Intinya, kami ingin program bersepeda ke kantor ini tidak hanya sebagai upaya penghematan energi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan berharap kebiasaan ini dapat diikuti oleh masyarakat luas. Ke depan, pihaknya akan mengkaji kemungkinan penerapan program bersepeda bagi para pelajar di Bangkalan.

"Karena itu, pelaksanaan di kalangan ASN harus sukses, baru menyebar di kalangan pelajar di daerah ini," kata bupati.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Sitinah (68), warga Desa Macanputih, Kecamatan Kabat dilaporkan hilang saat pergi ke kebun kelapa di Desa Tambong, Kecamatan Kabat, sejak Senin (6/4/2026).

"Korban ditemukan pada pukul 13.53 WIB dalam kondisi meninggal dunia, pada koordinat 08°14'55.09"S 114°18'10.91"E dengan jarak sekitar 0,54 kilometer dari lokasi kejadian awal," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi I Made Oka Astawa di Banyuwangi, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian sejak pagi hari dengan metode penyisiran cepat mulai pukul 06.40 WIB.

Setelah upaya pencarian intensif, katanya, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

"Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan operasi pencarian ini," kata dia.

Operasi SAR perempuan lansia ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Tim Rescue Kantor SAR Banyuwangi, BPBD Banyuwangi, TNI/Polri, aparatur desa serta masyarakat setempat.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Transformasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui pendampingan berkelanjutan dari PT PLN Electricity Services (PLN ES) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program yang dimulai sejak 2024 ini menyasar Bank Sampah Kampung Tape (KATA), yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan. Sampah anorganik dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga masyarakat sekitar masih membuang sampah di bantaran sungai. 

Di sisi lain, fasilitas pengolahan sampah belum memadai, sehingga nilai ekonomi dari sampah plastik belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Namun, perubahan mulai terasa sejak PLN ES hadir tidak hanya dengan bantuan fisik, tetapi juga pendampingan berkelanjutan, menyadarkan masyarakat bahwa sampah plastik dapat diolah menjadi sumber nilai ekonomi.

Pada tahap awal, PLN ES melakukan pendampingan bank sampah KATA, dimana ini menjadi pondasi awal untuk keberlanjutan bank sampah. 

Selain itu, PLN ES juga membangun gudang, penyediaan alat pengolahan sampah plastik  dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan produktif.

Memasuki tahap kedua di tahun 2025, PLN ES kembali memperkuat dukungannya melalui bantuan peralatan pengolahan sampah plastik dan gerobak sampah listrik modern, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas cakupan wilayah bank sampah, sehingga ekosistem ramah lingkungan berbasis elektrifikasi lebih dikenal di kabupaten Malang.

Direktur Utama PLN ES, Susiana Mutia, menegaskan bahwa keberhasilan program ini merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program TJSL yang dijalankan tidak berhenti pada bantuan, tetapi mampu menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan. Transformasi di Bank Sampah Kampung Tape menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberdayakan, sampah dapat diubah menjadi sumber nilai ekonomi yang memberikan manfaat langsung,” ujar Susiana.

Lebih lanjut, Susiana menambahkan bahwa pendekatan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang terukur.

^{Direktur Utama PLN ES, Susiana Mutia mengatakan bahwa bantuan ini akan meningkatkan jangkauan nasabah baru sehingga berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian nasabah dan keberlanjutan bank sampah KATA [WAHANANEWS.CO/PLN].}

“Kami melihat bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari pendampingan yang konsisten. Oleh karena itu, PLN ES akan terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat agar program ini dapat berkembang dan direplikasi di wilayah lainnya,” tambahnya.

Dampak dari program ini pun terbilang signifikan. Dalam kurun waktu dua tahun, jumlah nasabah Bank Sampah KATA meningkat sebesar 69%, dari 78 orang pada 2023 menjadi 132 orang di tahun 2025. Sementara itu, pendapatan tahunan mengalami lonjakan hingga 312%, dari Rp20,4 juta menjadi Rp84 juta.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, nilai jual sampah plastik juga meningkat drastis—dari Rp6.000 menjadi Rp13.000 setelah melalui proses pencacahan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengolahan turut mendorong nilai tambah yang lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, program ini juga berkontribusi terhadap pengurangan sampah plastik di Kabupaten Malang hingga 24 ton per tahun, sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan.

^{Pendampingan dalam mengelola bank sampah dari proses pemilahan, pengolahan, hingga penjualannya menjadi salah satu program bantuan Bank Sampah binaan PLN ES di Kampung Tape. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN ES dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi peran aktif PLN Electricity Services dalam mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Program ini tidak hanya membantu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sinergi seperti ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ujar Lathifah.

^{Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib saat menyampaikan sambutan memberikan apresiasi atas program TJSL yang dilakukan di Kabupaten Malang. [WAHANANEWS.CO/PLN]}

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Kampung Tape (KATA), Ida Dwi Fitria, mengungkapkan bahwa program ini membawa perubahan besar bagi kelompoknya.

^{Ida Dwi Fitria selaku ketua Bank Sampah Kampung Tape menyampaikan terima kasih atas bantuan gerobak sampah listrik dan alat pengolahan sampah plastik. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

“Dulu kami mengelola sampah dengan sangat terbatas, baik dari segi fasilitas maupun pengetahuan. Setelah adanya bantuan dan pendampingan dari PLN Electricity Services, kami bisa meningkatkan kapasitas pengolahan dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota kami,” ungkap Ida.

Melalui program TJSL ini, PLN ES menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan keandalan kelistrikan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, produktif, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

 Jika dulu sampah plastik kerap berakhir di aliran sungai, kini justru menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Transformasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui pendampingan berkelanjutan dari PT PLN Electricity Services (PLN ES) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program yang dimulai sejak 2024 ini menyasar Bank Sampah Kampung Tape (KATA), yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan. 

Sampah anorganik dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga masyarakat sekitar masih membuang sampah di bantaran sungai. 

Di sisi lain, fasilitas pengolahan sampah belum memadai, sehingga nilai ekonomi dari sampah plastik belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Namun, perubahan mulai terasa sejak PLN ES hadir tidak hanya dengan bantuan fisik, tetapi juga pendampingan berkelanjutan, menyadarkan masyarakat bahwa sampah plastik dapat diolah menjadi sumber nilai ekonomi.

Pada tahap awal, PLN ES melakukan pendampingan bank sampah KATA, dimana ini menjadi pondasi awal untuk keberlanjutan bank sampah. Selain itu, PLN ES juga membangun gudang, penyediaan alat pengolahan sampah plastik  dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan produktif.

Memasuki tahap kedua di tahun 2025, PLN ES kembali memperkuat dukungannya melalui bantuan peralatan pengolahan sampah plastik dan gerobak sampah listrik modern, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas cakupan wilayah bank sampah, sehingga ekosistem ramah lingkungan berbasis elektrifikasi lebih dikenal di kabupaten Malang.

Direktur Utama PLN ES, Susiana Mutia, menegaskan bahwa keberhasilan program ini merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program TJSL yang dijalankan tidak berhenti pada bantuan, tetapi mampu menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan. Transformasi di Bank Sampah Kampung Tape menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberdayakan, sampah dapat diubah menjadi sumber nilai ekonomi yang memberikan manfaat langsung,” ujar Susiana.

Lebih lanjut, Susiana menambahkan bahwa pendekatan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang terukur.

“Kami melihat bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari pendampingan yang konsisten. Oleh karena itu, PLN ES akan terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat agar program ini dapat berkembang dan direplikasi di wilayah lainnya,” tambahnya.

Dampak dari program ini pun terbilang signifikan. Dalam kurun waktu dua tahun, jumlah nasabah Bank Sampah KATA meningkat sebesar 69%, dari 78 orang pada 2023 menjadi 132 orang di tahun 2025. Sementara itu, pendapatan tahunan mengalami lonjakan hingga 312%, dari Rp20,4 juta menjadi Rp84 juta.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, nilai jual sampah plastik juga meningkat drastis—dari Rp6.000 menjadi Rp13.000 setelah melalui proses pencacahan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengolahan turut mendorong nilai tambah yang lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, program ini juga berkontribusi terhadap pengurangan sampah plastik di Kabupaten Malang hingga 24 ton per tahun, sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan.

Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN ES dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi peran aktif PLN Electricity Services dalam mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Program ini tidak hanya membantu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sinergi seperti ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ujar Lathifah.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Kampung Tape (KATA), Ida Dwi Fitria, mengungkapkan bahwa program ini membawa perubahan besar bagi kelompoknya.

“Dulu kami mengelola sampah dengan sangat terbatas, baik dari segi fasilitas maupun pengetahuan. Setelah adanya bantuan dan pendampingan dari PLN Electricity Services, kami bisa meningkatkan kapasitas pengolahan dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota kami,” ungkap Ida.

Melalui program TJSL ini, PLN ES menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan keandalan kelistrikan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, produktif, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Aksi penyampaian aspirasi itu dipusatkan di kawasan Taman Apsari pada Jumat (26/12/2025), dengan massa dari berbagai elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum agar segera bertindak tegas dan tidak ragu menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kepala Bagian Analisis Kajian Strategis Gerakan For Justice, Brian, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan pernyataan sikap warga Surabaya yang menolak segala bentuk kekerasan dan praktik main hakim sendiri.

“Ini bukan sekadar aksi solidaritas, tapi tuntutan keadilan,” tegas Brian.

Ia menambahkan bahwa perlakuan tidak manusiawi terhadap seorang nenek berusia 80 tahun tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons negara.

“Seorang nenek berusia 80 tahun diperlakukan secara tidak manusiawi, negara tidak boleh diam,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa secara terbuka mendesak kepolisian agar segera menaikkan status hukum para pelaku yang terekam dalam video viral yang beredar luas di masyarakat.

Menurut Brian, bukti visual yang telah menyebar tersebut seharusnya cukup kuat untuk menjadi dasar penindakan hukum tanpa penundaan.

“Wajah pelaku jelas, aksinya terekam, dan videonya tersebar luas,” katanya.

Ia menilai tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan lambannya proses penegakan hukum dalam perkara ini.

“Tidak ada alasan untuk menunda,” ujarnya lagi.

Usai menyampaikan aspirasi di Taman Apsari, gelombang kemarahan warga Surabaya berlanjut dengan pergerakan ratusan Arek Suroboyo menuju kantor DPC ormas Madas di Jalan Marmoyo sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan praktik premanisme.

Massa bergerak menggunakan konvoi sepeda motor sambil menegaskan bahwa Surabaya bukan ruang bebas bagi intimidasi, kekerasan, maupun tindakan sewenang-wenang atas nama organisasi apa pun.

Perwakilan massa, Purnama, menyampaikan tuntutan agar ormas yang dinilai berulang kali meresahkan masyarakat dapat dibubarkan secara tegas oleh negara.

“Surabaya bukan kota preman,” ujar Purnama.

Ia menegaskan bahwa setiap organisasi yang bertindak layaknya preman tidak memiliki tempat di Kota Pahlawan.

“Kalau ada ormas yang bertindak seperti preman, harus dibubarkan,” katanya.

Aksi kemudian berlanjut ke kantor PAC Madas sebagai lanjutan protes, menyusul penilaian massa bahwa sejumlah pernyataan dan tindakan ormas tersebut bersifat provokatif dan berpotensi mengganggu ketertiban warga.

Meski berlangsung dalam tensi tinggi, koordinator aksi memastikan bahwa massa telah diimbau untuk tidak melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.

Penanganan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

Sebelumnya, kuasa hukum Elina Widjajanti, Wellem Mintaraja, telah melaporkan perkara ini ke Polda Jawa Timur.

Para terduga pelaku dilaporkan dengan sangkaan Pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan dan perusakan secara bersama-sama, serta dugaan eksekusi tanpa putusan pengadilan.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik dan dipandang sebagai ujian serius bagi penegakan hukum sekaligus cermin keberpihakan negara terhadap warga rentan.

Elina Widjajanti juga mengaku kehilangan seluruh barang miliknya setelah rumah tersebut dibongkar secara paksa, termasuk sejumlah sertifikat penting.

“Barang saya hilang semua, ada beberapa sertifikat juga,” ucap Elina.

Ia berharap negara dapat memfasilitasi ganti rugi atas rumah yang telah dibongkar tanpa proses hukum tersebut.

“Rumah dibongkar, ya minta ganti rugi,” ujar lansia berusia 80 tahun itu.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"KAI komitmen mendukung integrasi antar moda transportasi secara berkelanjutan guna pengembangan angkutan penumpang dan angkutan barang berbasis kereta api," kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin usai audiensi dengan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Bobby menyampaikan pihaknya akan mendukung pengembangan layanan kereta api penumpang di Jatim, serta berkomitmen mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

"Sembari menantikan beroperasinya proyek Surabaya Regional Rail Link (SRRL) yang akan menjadi tonggak baru transportasi massal berbasis rel di Jawa Timur," ujarnya.

Bobby juga mengungkapkan untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan angkutan antarmoda dan layanan feeder yang terkoneksi langsung dengan stasiun.

Pemprov Jatim sendiri telah menyiapkan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) sebagai panduan pengembangan transportasi berkelanjutan.

Melalui SUMP, integrasi diharapkan terwujud lebih efektif lewat konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan stasiun menjadi simpul utama konektivitas dan pusat kegiatan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, KAI juga mengusulkan pembentukan lembaga pengelola transportasi terintegrasi di Jatim, mirip dengan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

"Lembaga ini diharapkan mampu mengelola sistem transportasi berbasis rel secara efisien, berkelanjutan, dan mendorong pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun," ujarnya pula.

Sementara itu di sisi angkutan logistik, dibahas juga terkait mobilitas transportasi logistik di Jatim yang tinggi, namun berbanding terbalik dengan angkutan barang menggunakan kereta api di wilayah KAI Daop 8 Surabaya yang kondisi angkutannya saat ini masih minim.

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah double handling, yakni proses bongkar muat ganda yang membuat biaya angkutan berbasis kereta api kurang kompetitif dibanding moda transportasi truk.

Untuk menjawab hal tersebut, KAI terus mencari skema efisiensi baru agar layanan logistik perkeretaapian semakin kompetitif dan bernilai tambah bagi pengguna jasa.

Executive Vice President of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menambahkan, pertemuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara KAI dan Pemprov Jatim.

“KAI siap berkolaborasi untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien di Jawa Timur. Pengembangan layanan angkutan penumpang dan barang berbasis rel tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah,” kata Agus.

Ia menegaskan, integrasi transportasi dan efisiensi logistik merupakan kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi ini, KAI berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penguatan infrastruktur, integrasi antarmoda, serta pembentukan lembaga pengelola transportasi terpadu.

"Dengan kolaborasi yang solid, Jawa Timur berpotensi mewujudkan integrasi transportasi publik yang berkelanjutan untuk masyarakat," katanya pula.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami sebenarnya memiliki harapan yang sama sejak lama, khususnya agar Kabupaten Probolinggo bisa kembali menjadi pusat swasembada gula seperti masa kejayaannya dulu," katanya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak di Pabrik Gula (PG) Gending, Kabupaten Probolinggo, Selasa (9/9/2025).

Secara historis, lanjut dia, Kabupaten Probolinggo pernah menjadi salah satu daerah penghasil gula terbesar di Indonesia. Saat ini terdapat tiga pabrik gula besar, dua di antaranya masih beroperasi dan satu lainnya PG Pajarakan sudah tidak aktif.

"Kami punya tiga pabrik besar. Dua masih berjalan, sementara PG Pajarakan kini tinggal kenangan. Harapan kami, keberadaan pabrik yang sempat berhenti ini bisa menjadi perhatian pemerintah," tuturnya.

Ia berharap kehadiran Wagub Jatim di PG Gending dapat meyakinkan petani terhadap prospek tebu dan mudah-mudahan PG Pajarakan bisa dibuka kembali untuk menyerap tebu petani rakyat di Probolinggo.

Bupati Haris juga menekankan pentingnya memberikan edukasi yang tepat kepada petani tebu agar tetap yakin bahwa komoditas gula masih memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan.

"Kami ingin para petani mendapat edukasi bahwa tebu masih menjadi ladang usaha yang baik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan komitmen penuh dari Pemkab Probolinggo dalam mendukung program swasembada gula yang diinisiasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga momentum itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi semua pihak.

"Pemerintah daerah akan terus mendukung. Itu adalah harapan jangka panjang kami. Gayung sudah bersambut, semoga ke depan bisa bersama-sama memenuhi kebutuhan gula nasional dan Kabupaten Probolinggo tetap menjadi salah satu pusat swasembada gula di Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan keberhasilan program swasembada gula nasional sangat bergantung pada keberpihakan terhadap petani tebu rakyat.

"Meski produksi gula secara nasional saat ini tergolong tinggi, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan hasil panen petani dapat terserap secara optimal oleh pasar," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hingga kuartal II-2025, kawasan ini berhasil mencatat investasi fantastis senilai Rp 106 triliun, dengan 33 perusahaan yang telah beroperasi di dalamnya.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian tersebut.

Menurutnya, KEK Gresik bukan hanya sekadar kawasan industri, melainkan simbol keberhasilan Indonesia dalam merancang model pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

“KEK Gresik adalah bukti nyata bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat menciptakan sebuah ekosistem industri yang terintegrasi. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, Xinyi Glass, dan Nippon Indosari membuktikan kepercayaan investor terhadap masa depan kawasan ini,” tegas Tohom, Minggu (31/8/2025).

Ia menambahkan, investasi yang terus tumbuh setiap tahun, termasuk realisasi Rp 11,2 triliun hingga pertengahan 2025, menjadi sinyal positif bahwa KEK Gresik memiliki daya saing global. 

“Ketika kawasan mampu menghadirkan good location, good infrastructure, dan good regulation, maka investor tidak lagi sekadar tertarik, tapi juga berkomitmen untuk berkembang bersama,” ujarnya.

Tohom juga menekankan bahwa KEK Gresik memiliki keunggulan lain yang jarang dimiliki kawasan industri lain, yakni keterhubungan langsung dengan pelabuhan terpadu. 

“Konektivitas pelabuhan dan jalan tol menjadi kunci efisiensi rantai pasok. Hal ini tidak hanya menekan biaya logistik, tapi juga mempercepat arus barang dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global,” paparnya.

Menurutnya, keberhasilan ini patut dijadikan inspirasi bagi pengembangan kawasan industri di daerah lain. 

“KEK Gresik harus dipandang sebagai benchmark. Jika daerah lain mampu mereplikasi pendekatan serupa, maka target hilirisasi dan penguatan industri nasional akan lebih cepat tercapai,” tambahnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menilai KEK Gresik berperan penting dalam menata aglomerasi kawasan perkotaan dan industri di Jawa Timur. 

“Kita tidak hanya bicara kawasan industri, tapi juga integrasi antara pusat kota, pendidikan tinggi, tenaga kerja vokasi, hingga perumahan. KEK Gresik menjadi contoh ideal bagaimana pembangunan kawasan harus dirancang menyatu dengan aglomerasi ekonomi dan sosial,” jelasnya.

Di akhir komentarnya, Tohom menegaskan bahwa keberhasilan KEK Gresik tidak boleh berhenti pada capaian investasi semata.

“Kunci berikutnya adalah menciptakan value creation yang nyata bagi masyarakat lokal. Transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja berkualitas, serta penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan derasnya arus investasi,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Kaesang pada April 2025, saat menghadiri pelantikan pengurus DPC PSI se-Malang Raya. Saat ditanya wartawan mengenai peluangnya menjadi caleg dari Malang, Kaesang menjawab singkat, “Iya, Insya Allah, Insya Allah.”

Komitmen tersebut kembali ditegaskan pada Agustus 2025. Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, Ali Muthohirin, menyebut Kaesang akan lebih sering turun ke Malang Raya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

“Mas Kaesang memang berniat maju sebagai caleg DPR RI dari dapil Malang Raya pada Pemilu 2029,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa sejumlah agenda Kaesang di Malang bukanlah kegiatan politik praktis, melainkan acara sosial dan kebersamaan.

Kaesang sendiri beberapa kali terlihat menghadiri kegiatan masyarakat di Malang, termasuk acara “Gajayana Jalan Sehat” pada 23 Agustus 2025. 

Kehadirannya mendapat perhatian publik, mengingat Malang Raya dikenal sebagai dapil yang strategis dan cukup kompetitif dalam perebutan kursi DPR RI.

Meski Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, langkah Kaesang dianggap sebagai sinyal awal strategi politik PSI untuk memperkuat basis dukungan di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Untuk menyukseskan pelantikan tersebut, Ketua DPD HBB Jatim, Hopaldes Pirman Panaili Nadeak, telah membentuk susunan panitia pada 11 Juli 2025 lalu. Susunan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: 001/HBB/DPD-Jatim/VII/2025.

Adapun susunan panitia pelantikan antara lain:

Penanggung Jawab: Hopaldes Pirman Panaili Nadeak, (Ketua DPD HBB Jatim)

Ketua Panitia: Bakhtiar Sitorus

Sekretaris: Sudikman H. Manihuruk

Wakil Sekretaris: Ridwan Obet Panjaitan

Bendahara: Mariani Sihombing

Seksi Acara: Sabar Sinaga, Pdt. W.H. Pasaribu

Seksi Penggalangan Dana: Jhon Ferry Saragih

Seksi Perlengkapan: Declan Saragih, Berlin Hasibuan

Seksi Humas: Rudy Yesopin Situmorang

Seksi Terima Tambu: Pemuda/i HBB Bangso Batak DPD Jatim

Seksi Keamanan: Apul Siregar

Seksi Konsumsi: Melani Sibarani, Daniel Sitorus

Ketua DPD HBB Jatim, Hopaldes Pirman, yang juga dikenal sebagai advokat senior, menyampaikan bahwa pihaknya bersama panitia telah siap melaksanakan pelantikan tersebut.

“Panitia sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan, mulai dari kebutuhan acara hingga daftar tamu VIP yang diundang,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah tokoh penting akan hadir dalam acara pelantikan, di antaranya Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kajati Jatim, Pangkoarmada II Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur. Pelantikan juga akan dihadiri langsung Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul.

Pirman turut mengapresiasi kerja keras panitia yang telah meluangkan waktu dan tenaga berbulan-bulan untuk menyukseskan acara ini.

Senada dengan itu, Ketua Panitia, Bakhtiar Sitorus, menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Batak di Jawa Timur.

“Pelantikan ini merupakan momentum untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, khususnya suku Batak, dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis serta damai,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bakhtiar berharap kehadiran HBB di Jawa Timur dapat menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, memfasilitasi musyawarah, serta memperjuangkan kerukunan, toleransi, dan nilai-nilai budaya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp30 miliar. Target awal Rp50 miliar bahkan sudah terlampaui,” katanya di Surabaya, Senin (25/8/2025).

JCFF 2025 sendiri merupakan festival kopi terbesar di Jawa Timur yang menghadirkan beragam olahan kopi nusantara sekaligus menampilkan potensi cokelat dan rempah-rempah unggulan seperti cengkeh, lada, dan pala.

Gelaran yang berlangsung hingga 25 Agustus 2025 di Kota Lama Surabaya ini diikuti oleh 40 pelaku UMKM kopi, cokelat, dan rempah-rempah karena menjadi ajang promosi komoditas unggulan.

Ibrahim menjelaskan sejak awal pihaknya menargetkan transaksi perdagangan sebesar Rp30 miliar dengan tambahan penyaluran pembiayaan UMKM sekitar Rp20 miliar.

Namun capaiannya justru melampaui ekspektasi dengan nilai kerja sama mencapai Rp55,8 miliar karena tingginya antusias masyarakat terhadap tren kopi yang terus berkembang.

Terlebih, Indonesia masih berada di posisi empat hingga lima besar produsen kopi dunia bersama Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia sehingga harus dimanfaatkan secara optimal terutama ketika terjadi gangguan produksi di negara pesaing.

“Tarif kopi Indonesia relatif kompetitif, sehingga kita punya peluang besar untuk memperluas pasar global,” ujarnya.

Tak hanya itu, BI Jatim menilai Jawa Timur tidak hanya kuat pada sektor pangan tetapi juga memiliki potensi perkebunan yang luar biasa.

Hampir separuh produksi kopi Jawa berasal dari Jawa Timur ditambah dengan potensi cokelat dan rempah-rempah yang kontribusinya besar bagi kebutuhan nasional.

“BI bersama mitra mendorong petani mengembangkan keterampilan roasting dan pengolahan pascapanen sehingga nilai jual produk bisa lebih tinggi dan berdaya saing di pasar,” kata Ibrahim.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Penetapan ini dinilai menjadi terobosan penting dalam memperkuat daya tahan industri nasional terhadap potensi disrupsi.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai keputusan tersebut bukan hanya sebuah pengakuan bagi KEK Gresik, melainkan juga pijakan strategis bagi kawasan industri lain di tanah air. 

“Penerapan SNI ISO 22301 di KEK Gresik merupakan lompatan besar dalam upaya memperkuat ketangguhan industri Indonesia menghadapi berbagai krisis. Ini langkah yang patut dicontoh dan didorong replikasinya,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).

Menurut Tohom, penerapan standar kelangsungan usaha berbasis ISO 22301 di kawasan industri sebesar KEK Gresik memiliki implikasi luas, terutama dalam menjaga kepercayaan investor global. 

“Dengan adanya standar ini, KEK Gresik menegaskan dirinya sebagai kawasan industri berkelas dunia. Investor tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga memperoleh jaminan keamanan dan keberlanjutan operasional,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa standar ini relevan dalam konteks geopolitik maupun iklim ekonomi global yang penuh ketidakpastian. “Hari ini dunia menghadapi ancaman bencana alam, pandemi, hingga cyber attack. Standar ISO 22301 hadir untuk memastikan bahwa industri tidak lumpuh hanya karena satu gangguan. Ini bentuk nyata kesiapan Indonesia memasuki era ketahanan industri,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa penetapan KEK Gresik sebagai role model selaras dengan kebutuhan pengembangan aglomerasi industri nasional. 

“KEK Gresik dengan tenant utama seperti PT Freeport Indonesia adalah pusat gravitasi ekonomi. Jika kawasan ini mampu membangun sistem kelangsungan usaha yang solid, maka pengaruh positifnya akan menyebar ke rantai pasok nasional, bahkan ke level internasional,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar langkah BSN ini tidak berhenti di level seremoni. “Role model harus benar-benar menjadi panduan nyata. Evaluasi, audit, dan pendampingan harus berkelanjutan, sehingga kawasan lain bisa belajar, meniru, lalu mengembangkan sistem yang sama,” tutur Tohom.

MARTABAT Prabowo-Gibran, lanjutnya, melihat bahwa penerapan standar ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi baru. “Ketahanan industri bukan jargon, melainkan fondasi menuju kemandirian bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Analis Standardisasi Ahli Muda BSN, Ari Nugraheni, menyampaikan bahwa KEK Gresik diproyeksikan menjadi percontohan awal penerapan SNI ISO 22301. Dukungan juga datang dari Manager HSE PT BKMS, Joko Wartono, serta Ketua Administrator KEK Gresik, Ibnu Sina, yang menegaskan kesiapan kawasan menghadapi disrupsi baik alam maupun non-alam.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Kepala SPPG Kecamatan Situbondo, M Haikal Rizky Fajrial mengemukakan pada hari ini merupakan perdana pendistribusian makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah (PAUD, SD, SMA, SMA) di wilayah itu.

"Jadi untuk di dapur umum di Kecamatan Kota saja menjangkau 19 sekolah dan ada sekitar 2.832 orang penerima MGB," ujarnya kepada wartawan di Situbondo, Selasa (19/8/2025).

Selain SPPG di Kecamatan Kota Situbondo, lanjut Haikal, ada pula empat dapur umum untuk makan bergizi gratis program pemerintah pusat itu mulai beroperasi pada hari ini.

Empat dapur umum tersebut, yakni SPPG Kecamatan Panarukan, SPPG Kecamatan Kendit, SPPG Kecamatan Panji dan Kecamatan Suboh.

"Untuk sementara dapur umum MBG yang mulai beroperasi pada hari ini Selasa (19/8) ada lima SPPG. Jadi, total dari lima SPPG yang beroperasi hari ini mendistribusikan makan bergizi gratis sekitar 20.000 orang siswa," kata Haikal yang juga koordinator SPPG Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Mimbaan Kecamatan Panji, Habibah Rahmawati mengaku program Makan Bergizi Gratis sangat membantu memenuhi gizi siswanya.

"Program MBG ini sangat bagus dan tentunya membantu memenuhi gizi siswa kami. Jumlah anak didik kami di sini 160 siswa," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"CUVIS membantu kami melakukan operasi lebih presisi sehingga jaringan sehat tetap terlindungi, rasa nyeri lebih ringan, dan pasien bisa kembali beraktivitas dalam waktu singkat," kata dokter spesialis ortopedi Siloam Surabaya dr Teddy Heri Wardhana, SpOT, Rabu (13/8/2025).

Teknologi ini memanfaatkan CT-scan dan perencanaan digital tiga dimensi untuk menyesuaikan setiap langkah operasi sesuai anatomi unik pasien. Proses tersebut meminimalkan trauma jaringan, mengurangi risiko infeksi, dan mempercepat pemulihan pascaoperasi.

CEO Grup RS Siloam Caroline Riady mengatakan peluncuran CUVIS menandai langkah penting transformasi layanan kesehatan di Indonesia.

"Kami ingin memastikan pasien mendapat akses teknologi medis terkini tanpa harus ke luar negeri,” ujarnya.

Pasien osteoarthritis lanjut yang menjalani TKR dengan CUVIS disebut memiliki sayatan lebih kecil, akurasi tinggi, dan mobilitas lutut lebih optimal, sehingga kualitas hidup mereka meningkat.

Salah satu pasien, Rosemi (57), mengaku dapat kembali beraktivitas tanpa alat bantu jalan hanya dalam beberapa hari usai operasi.

Ia menyebut prosedur ini sangat presisi dan minim nyeri, serta puas dengan pelayanan tim medis.

Presiden Direktur Grup RS Siloam David Utama menambahkan masyarakat kini dapat memperoleh layanan bedah lutut presisi berstandar internasional di Surabaya.

"Pasien tidak perlu lagi ke luar negeri untuk operasi lutut dengan teknologi robotik,” ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua RT 23 RW 7 Kelurahan Sekardangan, Sidoarjo Andi Hariyadi di Sidoarjo, Rabu mengatakan tim penilai melakukan pendalaman terkait peranan dan manajemen bank sampah yang telah berjalan efektif di kawasan tersebut.

"Mereka mengapresiasi upaya penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan keasrian kawasan yang tidak hanya memberi dampak langsung bagi warga, tetapi juga menjadi role model bagi masyarakat dan pelajar dalam mengimplementasikan pemilahan serta pengolahan sampah mulai dari sumbernya," katanya.

Ia mengatakan, Kampung Edukasi Sampah telah mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi meliputi pemilahan sampah rumah tangga secara konsisten, pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang kreatif untuk anorganik, manajemen bank sampah yang berkelanjutan dan transparan, pengolahan air limbah rumah tangga melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pemanfaatan sumber daya alam seperti penampungan air hujan dan penggunaan panel surya untuk operasional.

"Bank Sampah di Kampung Edukasi Sampah menjadi pusat ekonomi sirkular yang melibatkan warga dari berbagai kelompok usia. Warga rutin menabung sampah terpilah setiap pekan yang kemudian ditimbang, dicatat dan dihargai sesuai jenisnya. Hasil penjualan sampah anorganik dimanfaatkan untuk pembayaran iuran rutin RT sekaligus menjadi saldo tabungan warga yang dapat dicairkan secara berkala," katanya.

Pendekatan ini, kata dia, berhasil mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat agar konsisten memilah dan mengolah sampah.

"Ini adalah bukti bahwa kerja sama warga dalam menjaga lingkungan membuahkan hasil. Kami senang bisa menjadi contoh, tidak hanya untuk Sidoarjo, tetapi juga untuk daerah lain di Indonesia," ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Untuk tahun 2025, pembangunan sarana kesehatan kami lakukan di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting," kata Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim di Sumenep, Jawa Timur, Minggu (20/4/2025).

Di pulau ini, sebelumnya hanya tersedia puskesmas pembantu (Pustu) dengan fasilitas sarana kesehatan yang terbatas.

"Oleh karena itu, tahun anggaran 2025 kami tingkatkan menjadi puskesmas sehingga sarana dan prasarana yang tersedia akan lebih lengkap dan memadai," katanya.

Imam menuturkan anggaran yang dialokasikan Pemkab Sumenep untuk pembangunan Puskesmas di Pulau Gili Raja itu sebesar Rp1,2 miliar lebih.

"Saat ini proses pembangunannya sedang berlangsung dan kami bersama pejabat organisasi perangkat daerah terkait meninjau secara langsung proses pembangunan puskesmas tersebut," katanya.

Orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sumenep ini menuturkan secara umum pelaksanaan pembangunan Puskesmas di Pulau Gili Raja itu sudah bagus, meski ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan, seperti ruang rawat inap dan beberapa klaster pelayanan medis.

Menurut Imam, sebenarnya secara umum, peningkatan layanan kesehatan bukan hanya di Pulau Gili Genting, akan tetapi di semua wilayah kepulauan.

Namun, karena anggaran Pemkab Sumenep terbatas, maka pembangunan hanya bisa dilakukan secara bertahap.

"Sebelum ke Pulau Gili Genting, saya juga sempat mengunjungi layanan kesehatan di Pulau Sapeken. Keluhannya sama, yakni perlu peningkatan layanan kesehatan," katanya.

Pulau Gili Genting dan Sapeken ini merupakan sebagian dari 48 pulau berpenghuni yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep.

Menurut data pemkab setempat, total jumlah pulau di kabupaten paling timur di Pulau Madura ini sebanyak 126 pulau, dengan perincian sebanyak 48 pulau berpenghuni dan sebanyak 78 pulau sisanya tidak berpenghuni.

"Pemkab Sumenep menginginkan agar berbagai jenis layanan, seperti layanan kesehatan dan pendidikan merata antara kepulauan dan daratan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan cita baik itu terus kami lakukan," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Alhamdulillah, hari ini kita menerima kunjungan yang membuka peluang kerja sama lebih luas, terutama di bidang pendidikan, teknologi, industri, dan energi terbarukan, termasuk teknologi nuklir yang menjadi keunggulan Tomsk,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menerima kunjungan delegasi Provinsi Tomsk di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (16/4/2025) malam.

Khofifah menilai kerja sama dengan Tomsk sangat penting di tengah kebutuhan pengembangan teknologi yang pesat.

Tomsk memiliki sejumlah perguruan tinggi terkemuka yang unggul dalam pengembangan teknologi tinggi, termasuk teknologi ruang angkasa.

"Perguruan tinggi di Tomsk berbasis teknologi tinggi dan cukup terkemuka, sehingga kolaborasi ini bisa menjadi langkah strategis untuk percepatan inovasi di Jatim,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama di bidang pendidikan juga diharapkan menjadi pintu masuk kolaborasi lebih luas antara Rusia dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“Jawa Timur adalah center of gravity Indonesia dan menjadi hub dari 20 provinsi di kawasan timur Indonesia, sehingga kerja sama ini memiliki resonansi yang luas,” katanya.

Khofifah juga menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Jatim sedang menyiapkan wilayahnya sebagai Gerbang Baru Nusantara seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya, akan dijadwalkan pertemuan lanjutan antara Rektor Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR) dengan sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), untuk membahas kerja sama bidang teknologi dan pendidikan.

Selain itu, perwakilan BUMN Rusia dan pejabat hubungan internasional akan bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim untuk menjajaki peluang kerja sama bisnis dan investasi.

“Dua Wakil Gubernur Tomsk akan kembali besok sore, sementara delegasi bidang hubungan internasional dan BUMN akan melanjutkan pertemuan lanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Tomsk Vasiliy Potemkin mengatakan kunjungan ke Jatim merupakan bagian dari Inter-Regional Meeting yang digelar di Jakarta, Selasa (15/4), dan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemprov Jatim.

“Ke depan, kami berharap dapat bermitra di bidang pendidikan, industri, dan teknologi yang bisa memberikan manfaat bagi kedua pihak,” ujarnya.

Potemkin juga menyampaikan harapan agar hubungan bilateral Indonesia dan Rusia yang tahun ini memasuki usia ke-75 tahun terus berkembang dan membawa kedamaian serta kemakmuran bagi masyarakat kedua negara.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Laksita Rini mengatakan keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dua titik berbeda.

"Ayahnya berinisial W (69) ditemukan di anak tangga antara lantai satu dan dua, sementara sang anak berinisial SR (36) ditemukan di depan kamar lantai dua," kata Laksita Rini dikutip Antara, di Surabaya, Kamis (17/4/2025).

Saat kejadian, lima penghuni berada di dalam rumah, dan tiga lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke bangunan tetangga dari atap lantai dua.

Menurut laporan, korban laki-laki diketahui dalam kondisi sakit dan tidur di lantai satu, diduga kesulitan menyelamatkan diri saat api mulai membesar.

Jenazah kedua korban, lanjutnya, telah dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Jatim oleh tim dari Dinas Sosial dan PMI, bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya.

Adapun mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi tempat kejadian kebakaran (TKK) sebanyak 15 unit, terdiri dari armada tempur dan tim penyelamat.

"Api berhasil dipadamkan pada pukul 01.37 WIB, dan proses pembasahan selesai pukul 03.05 WIB," ucapnya.

Pihaknya menduga api berasal dari lantai satu yang difungsikan sebagai tempat usaha, yakni toko kelontong, penjualan elpiji, air isi ulang, dan makanan beku.

Hal tersebut diperkuat karena area usaha penjualan elpiji dan air isi ulang menjadi titik terbakar paling parah.

Sementara, untuk lantai dua terdampak sekitar 50 persen, sedangkan lantai tiga tidak terkena kobaran api.

Rini menambahkan, selain menelan dua korban jiwa, kebakaran juga menghanguskan dua sepeda motor yang terparkir di dalam rumah dan ratusan dagangan dari keluarga tersebut.

“Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kami imbau masyarakat lebih berhati-hati, terutama dalam menyimpan bahan mudah terbakar di rumah,” tuturnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tulungagung, Yudha Yanuar Hadi, Selasa (15/4/2025), mengatakan lonjakan volume sampah mulai terlihat sejak awal Ramadhan, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, termasuk maraknya pedagang takjil dan kegiatan buka puasa bersama.

"Kalau biasanya sehari sekitar 90 sampai 100 ton, selama Ramadhan dan Idul Fitri naik jadi 105 sampai 110 ton per hari," ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan terjadi sejak awal Ramadhan.

Faktor penyebabnya antara lain maraknya pedagang takjil musiman, kegiatan buka puasa bersama, serta pembagian takjil gratis yang berkontribusi pada jumlah sampah makanan dan kemasan sekali pakai.

Beberapa titik tempat pembuangan sementara (TPS) yang mencatat volume tertinggi berada di wilayah perkotaan, seperti Kelurahan Kepatihan, Kampungdalem, Kutoanyar, Kedungwaru, dan Kauman.

"Puncaknya terjadi H-7 hingga malam takbiran. Petugas kami sampai lembur hingga pukul 22.00 WIB demi memastikan jalur utama bersih dari tumpukan sampah, khususnya di sepanjang Jalan Ahmad Yani Timur yang digunakan untuk salat Id," ujarnya.

Yudha mengakui, kondisi itu membuat petugas pengangkut sempat kewalahan.

Namun, DLH Tulungagung tetap mengerahkan tim secara penuh, termasuk selama libur Lebaran, untuk menjamin kelancaran layanan.

Saat ini, kata dia, volume sampah telah kembali ke angka normal.

Meski demikian, pihaknya mencatat bahwa tren tonase sampah mengalami kenaikan setiap tahun.

"Pada 2023, rata-rata harian masih di angka 80 ton. Sekarang sudah tembus 90 sampai 100 ton. Artinya, kebutuhan pengelolaan sampah akan semakin besar ke depan," pungkasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Anggaran yang ada saat ini, sambung dia, hendaknya diprioritaskan pada program-program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun dan pembangunan infrastruktur.

Bupati mengatakan pembelian mobil dinas baru membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sedangkan program yang lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan juga membutuhkan dukungan anggaran yang lumayan besar.

"Jadi, hal itu yang menjadi dasar saya menolak pengadaan mobil dinas baru," katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini lebih lanjut menjelaskan, selain karena faktor kebutuhan lain yang menyangkut kepentingan umum yang juga menjadi pertimbangannya menolak pembelian mobil dinas baru adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bupati menjelaskan pada bagian keempat di poin keempat yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota, Presiden menginstruksikan agar mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

"Di Sumenep ini banyak program yang memiliki dampak langsung pada masyarakat dan membutuhkan dukungan anggaran, seperti program peningkatan produksi pangan untuk mendukung program swasembada pangan," katanya.

Mobil dinas yang saat ini digunakan Bupati Sumenep adalah mobil Ionic warna hitam bernomor polisi M 1541 VP dan Hyundai bernomor polisi M 1 VP.

"Mobil ini dibeli pada tahun 2021 dan hingga saat ini masih layak digunakan," kata Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Pemkab Sumenep Suharjono.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi Mujiono dalam keterangannya di Banyuwangi, Selasa (15/4/2025), mengaku diajak Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah kepala daerah lainnya berkunjung ke sejumlah kementerian untuk membahas program nasional direalisasikan di daerah.

"Gubernur mengajak sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki potensi unggul dalam merealisasikan sejumlah program nasional ke sejumlah menteri di Jakarta dan Banyuwangi menjadi salah satu pemerintah kabupaten (pemkab) yang dilibatkan dalam kunjungan ini," katanya.

Mujiono menceritakan telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo.

Dalam pertemuan tersebut, katanya, membahas kesiapan kabupaten di Jatim dalam menjalankan sejumlah program nasional, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

"Kami juga berdiskusi menyampaikan sejumlah potensi dan tantangan yang ada di setiap kabupaten, karena kami ingin program-program yang baik dari Bapak Presiden dapat terealisasi dengan baik pula hingga ke daerah," kata Wabup Mujiono.

Dalam pertemuan itu Wabup Mujiono fokus melakukan penguatan ketahanan pangan karena Banyuwangi perlu dukungan dalam pembangunan saluran irigasi.

"Sebagai salah satu lumbung padi, Banyuwangi perlu dioptimalkan dalam meningkatkan jaringan irigasi, Insya Allah ini akan mendapat dukungan," tuturnya.

Mujiono menambahkan Pemkab Banyuwangi siap mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat.

"Kami telah menyiapkan beberapa gedung untuk dijadikan Sekolah Rakyat sekiranya segera dilaksanakan," ujar Mujiono.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan di Kota Malang, Minggu (13/4/2025), mengatakan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat telah mencanangkan program 1.000 event dan agenda pariwisata guna mendatangkan wisatawan ke wilayah setempat.

"Kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata bagaimana membuat suatu kegiatan menarik wisatawan, Pak Wali Kota sudah mencanangkan 1.000 event dan memerintahkan membuat tourism event dalam rangka HUT Kota Malang," kata Arif.

Kekhawatiran soal PHK ini, kata dia muncul setelah adanya efisiensi anggaran sehingga berdampak pada turunnya omzet dan okupansi hotel, termasuk di Kota Malang.

Sebab, dengan berjalannya kebijakan tersebut kegiatan kedinasan yang biasa diselenggarakan di hotel menjadi berkurang.

Maka dari itu, pencanangan program dalam bentuk 1.000 event maupun penyusunan agenda pariwisata dalam rangka HUT Kota Malang untuk membantu keberlangsungan hidup bisnis perhotelan.

"Sehingga kegiatan tidak hanya mengandalkan dari OPD tetapi hotel bisa berjalan dengan adanya wisatawan," ujarnya.

Dia tak memungkiri bahwa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang telah menyampaikan keluhan tersebut kepada pemkot maupun ke pemerintah pusat.

"PHRI secara resmi sudah mengirimkan surat juga ke Pak Wali Kota, intinya memang mengeluhkan situasi ini. Kami juga berharap segara ada solusi dari pusat," ucapnya.

Dinasker PMPTSP berharap tidak muncul kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawai hotel di Kota Malang.

"Karena harapan kami juga tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang yang 6,8 persen justru bisa turun," kata Arif.

Sementara itu, Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan di tengah berjalannya kebijakan efisiensi pihak ya belum mendapati laporan adanya PHK pegawai yang dilakukan oleh manajemen hotel.

"Belum ada hotel yang melakukan PHK kepada karyawannya. Tetapi efisiensi memang berpotensi adanya PHK," ucap Agoes.

Meski belum ada PHK, beberapa hotel yang menerapkan skema unpaid leave tetapi hal tersebut diperuntukkan bagi tenaga kasual dan pekerja harian.

"Sementara kami masih belum bisa menyampaikan (jumlah hotel yang melakukan unpaid leave). Kami berharap semoga cepat ada solusi," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Saya mengajak Apindo untuk terus membaca, mencari, dan mengidentifikasi peluang di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Di balik tantangan, selalu ada peluang,” ujar Khofifah saat memberikan arahan dalam forum diskusi ide dan gagasan bersama Apindo Jatim yang dipandu Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (9/4/2025) malam.

Kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menurut Khofifah, sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Jawa Timur ke pasar Amerika.

“Tentu ini akan berdampak pada ekspor kita ke Amerika,” tegasnya.

Gubernur Khofifah juga meminta Apindo Jatim untuk menyampaikan data terkait sektor-sektor usaha yang terdampak langsung dari kebijakan tersebut.

Pemprov Jatim, lanjutnya, akan segera memetakan potensi intervensi yang dapat dilakukan serta mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Hal ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang efektif dan dapat diteruskan ke pemerintah pusat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim usaha dan kondisi sosial tetap kondusif agar kepercayaan publik tidak terganggu. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum di wilayah terkait.

“Insya Allah, ini bagian dari sistem yang semestinya saling membangun mutual understanding,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada Apindo Jatim yang berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya.

“Terima kasih atas ikhtiar tidak melakukan PHK. Upaya seperti pengurangan jam kerja atau hari kerja adalah bentuk adaptasi yang patut dihargai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Apindo Jatim Alim Markus menyatakan bahwa kebijakan tarif impor Amerika Serikat akan berdampak pada pengusaha Indonesia, terutama di sektor ekspor.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat memetakan solusi dan menjaga wilayah tetap kondusif agar dunia usaha tetap produktif dan dapat mengeksplorasi pasar baru di luar AS.

“Pemimpin perusahaan harus tegas dan bisa merangkul semua pihak. Pengusaha selalu punya kegigihan,” katanya.

Alim Markus menegaskan bahwa Apindo tidak melakukan PHK, melainkan menyalurkan pekerja yang terdampak ke perusahaan-perusahaan baru yang membutuhkan tenaga kerja.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Peningkatan nilai impor ini dipicu oleh meningkatnya kinerja impor baik pada sektor migas maupun sektor nonmigas," kata Kepala BPS Jawa Timur Zulkipli di Surabaya, Selasa (8/4/2025).

Nilai impor nonmigas pada Februari 2025 naik sebesar 2,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya yaitu dari 1,82 miliar dolar AS menjadi 1,86 miliar dolar AS sehingga menyumbang 80,19 persen dari total impor.

Untuk impor migas pada Februari 2025 ke Jawa Timur naik sebesar 1 persen yaitu dari 455,56 juta dolar AS menjadi 460,10 juta dolar AS sehingga menyumbang 19,81 persen dari total impor.

Sementara itu, komoditas bahan bakar motor tanpa timbal dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97 tidak dicampur menjadi komoditas impor dengan nilai tertinggi pada Februari 2025 yaitu mencapai 166,84 juta dolar AS dengan mayoritas diimpor dari Singapura yakni 77,13 juta dolar AS.

Komoditas impor tertinggi berikutnya adalah komoditas emas dalam bentuk bongkah, ingot atau batang tuangan dengan nilai impor mencapai 108,41 juta dolar AS dengan asal negara impor adalah Hong Kong yaitu mencapai 40,16 juta dolar AS.

Selanjutnya, komoditas hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai lainnya yang merupakan komoditas impor tertinggi berikutnya yaitu mencapai 102,26 juta dolar AS dengan mayoritas diimpor dari Brazil senilai 71,77 juta dolar AS.

Berdasarkan 15 jenis komoditas impor terbesar pada Februari 2025, komoditas bahan bakar turbin penerbangan (bahan bakar jet) yang memiliki titik nyala 23 derajat Celcius atau lebih merupakan komoditas dengan kenaikan persentase nilai impor paling tinggi yaitu 455,19 persen atau meningkat dari 10,49 juta dolar AS menjadi 58,27 juta dolar AS.

Di sisi lain, penurunan persentase nilai impor tertinggi terjadi pada komoditas Kalium klorida yang turun dari 68,44 juta dolar AS menjadi 38,95 juta dolar AS atau turun sebesar 43,08 persen.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Anggota Komisi III DPRD Sumenep H. Mohammad Hanafi menyampaikan, kebersihan kawasan Lingkar Timur itu semestinya dijaga dengan baik, sebab menjadi tempat masyarakat bersantai, seperti memancing dan lain sebagainya.

“Bahkan di sepanjang jalan lingkar itu menjadi tempat makan, seharusnya steril dari sampah,” kata Hanafi, Selasa (8/4/2025).

Dia juga sangat kecewa, karena daerah tersebut masih masuk area perkotaan, namun urusan persampahannya dibiarkan. Padahal, apabila dilakukan pembuangan secara rutin, kemungkinan besar tidak akan overload. Hanafi menganggap DLH Sumenep terkesan kurang memperhatikan kondisi tersebut.

“Kayaknya disediakan tangki pembuangan, tetapi kenapa tidak dibuang setiap waktu, agar sampah tidak berserakan ke mana-mana,” tegasnya.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Arif Susanto menegaskan, persoalan sampah di kawasan Lingkar Timur Sumenep itu disebabkan oleh warga yang kurang bijak dalam membuang sampah. Dia mengaku, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya penanganan dan sosialisasi.

“Salah satu penyebabnya, TPS ini menjadi tempat pembuangan utama dari empat perumahan di sekitarnya,” papar Arif.

Dia menyebut, pihak DLH Sumenep sudah sering mewanti-wanti agar masyarakat sekitar mempunyai kesadaran untuk membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan.

“Sudah sering kami beri imbauan, tapi tetap saja ada yang lempar sampah ke bozem. Seenaknya sendiri,” ungkapnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Saya minta tenaga kesehatan tidak mempersulit masyarakat yang tidak membawa kartu identitas atau KTP saat berobat ke rumah sakit maupun puskesmas," kata Mas Rio, sapaan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat memberikan arahan kepada pegawai pertama masuk kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Selasa (8/4/2025).

Menurut dia, masyarakat perlu di edukasi dan diberikan pemahaman saat mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Program Berobat Tanpa Batas (Berantas).

Mas Rio juga mendorong Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi program Berantas, baik secara langsung maupun melalui media sosial (membuat konten).

"Karena selama ini masih ada saja masyarakat yang bertanya kepada saya langsung, oleh karena itu saya minta Dinas Kesehatan gencar menyampaikan program Berantas," katanya.

Bupati juga meminta kepala Dinas Kesehatan mencatat dan menyampaikan data orang sakit yang datang ke puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan, termasuk ke rumah sakit milik pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta di Situbondo.

"Kalau ada data harian orang sakit yang masuk puskesmas dan rumah sakit, nanti bisa melakukan evaluasi pencegahannya," kata Bupati Rio.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Sandy Hendrayono mengatakan pada tahun ini akan membangun Rumah Berantas untuk melayani masyarakat yang tidak membawa KTP saat berobat ke rumah sakit maupun puskesmas.

"Kami akan bangun Rumah Berantas di depan kantor Dinas Kesehatan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis," katanya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan layanan kesehatan pengobatan gratis lewat program Berantas, yang merupakan program prioritas Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah.

Program Berantas sudah bisa digunakan oleh masyarakat Situbondo saat sakit dan berobat ke puskesmas dan RSUD Situbondo, maupun rumah sakit swasta kota lain yang bekerja sama dengan BPJS.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi di Kota Batu, Senin (7/4/2025), mengatakan tingkat keterisian kamar hotel pada libur Lebaran tahun ini lebih rendah jika dibandingkan momen serupa pada periode 2024.

"Okupansi hotel (libur Lebaran) saat ini 70 persen, itu turun kalau dibanding tahun lalu yang mencapai 85 persen," kata Sujud.

Sedangkan ketika momen libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025 okupansi hotel bisa mencapai 80 persen.

PHRI Kota Batu masih belum mengetahui penyebab turunnya angka okupansi hotel pada libur Lebaran tahun ini.

Namun, dia memperkirakan salah satu turunnya persentase okupansi karena waktu libur Lebaran yang berdekatan dengan momen lainnya.

"Kemungkinan juga bisa karena daya beli masyarakat memang menurun dan itu sudah terlihat sejak tahun lalu, sekarang semakin menurun," ujar dia.

Namun, meski turun, persentase yang ada ini mengalami peningkatan sekitar 20 persen jika dibandingkan saat Ramadhan 2025.

Sujud menyebut menyambut libur Hari Raya Idul Fitri 2025, pihak manajemen hotel lebih memilih menjual kamar dengan harga di bawah momen high season lainnya.

Lanjut dia, cara itu dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Batu.

"Kalau rate (harga) kamar hotel sekarang lebih rendah dari tahun lalu. Kalau yang tahun lalu kami bisa menaikkan harga hampir dua kali lipat tapi sekarang ini cuma sampai harga saat akhir pekan saja," kata dia.

Selain itu, Sujud menyebut bahwa kondisi serupa juga terjadi pada vila yang ada di Kota Batu. Hal tersebut diketahuinya setelah bertemu dengan para pengelola vila beberapa waktu lalu.

"Pengelola vila mengutarakan hal yang sama, baik itu menurunkan rate maupun mengalami penurunan okupansi dari lebaran tahun lalu," ucap Sujud.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kita ada target, untuk pengunjung, sampai akhir event, kita bisa mencapai target 100 ribu pengunjung selama sembilan hari," ujar Direktur Operasional KBS, Nurika Widyasanti, di Surabaya Jawa Timur, Kamis (3/4/2025).

Optimisme itu lantaran pihak manajemen sudah menyiapkan sejumlah hiburan tambahan selama libur Lebaran kali ini.

"Untuk menarik daya tarik pengunjung, yang pasti kita ada tambahan wahana baru, salah satunya rainbow slide dan bioskop 7D," ujarnya.

Adanya tambahan tersebut, imbuh Nurika, mulai terlihat antusiasme wisatawan mencapai belasan ribu tiap harinya sejak H+2 Lebaran.

Tak hanya itu, beberapa satwa baru pun turut dipamerkan untuk menarik minat para wisatawan yang berkunjung.

"Pada 2025 kita mendatangkan keanekaragaman untuk jenis satwa aves (burung), kakatua jenis gala sayapnya berwarna merah keabuan, juga ada di sini kemarin makau hijau, burung onta, cendrawasih," tutur Nurika.

Para wisatawan yang datang pun tidak hanya dari kawasan Surabaya Raya tetapi juga berasal dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau yang biasa disebut kawasan Gerbang Kertasusila.

"Yang paling banyak seperti biasanya, KBS menjadi jujukan pengunjung yang berasal dari Gerbang Kertasusila, kemarin kita sempat sampling dari Gresik, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo," ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ratusan orang dari jamaah dua pondok pesantren itu terlihat memadati masjid yang berada di dalam pesantren untuk melaksanakan shalat Id dengan mendapatkan pengamanan dari aparat Kepolisian sektor (Polsek) Jelbuk karena lokasinya berada di perbatasan dengan lalu lintas yang cukup padat.

"Kami memang puasa lebih awal yakni pada 28 Februari 2025 berdasarkan kitab salaf Nushatul Majaalis wa Muntahobul Nafaais yang diterapkan sejak tahun 1826 dengan sistem khumasi, sehingga genap kami berpuasa 30 hari," kata Pengurus Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Irwanto di Desa Suger Kidul.

Ia mengatakan pihaknya melakukan penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah dengan metode hisab dan rukyat, namun berbeda dengan cara yang dilakukan pemerintah dan Muhammadiyah karena hal tersebut sudah dilakukan turun temurun ratusan tahun lalu.

"Hampir setiap tahun memang penetapan awal puasa dan 1 Syawal berbeda dengan pemerintah atau lebih awal, namun kami tetap menghormati warga yang masih menjalankan puasa hari ini, sehingga merayakan Lebaran secara sederhana," tuturnya.

Selama ini tidak ada paksaan kepada warga sekitar pondok pesantren untuk mengikuti hasil ijtihad di ponpes tersebut karena masyarakat bebas memilih dalam merayakan Lebaran 2025, namun sebagian jamaah yang mengikuti shalat Id tersebut berasal dari Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Sementara Kapolsek Jelbuk AKP Brisan Imanulla mengatakan pihaknya bersama tiga pilar melakukan pengamanan di sekitar lokasi masjid yang digunakan shalat Id agar ibadah yang dilakukan ratusan warga berjalan dengan khusyuk.

"Alhamdulillah pelaksanaan shalat Id berjalan lancar dan kami juga dibantu oleh petugas keamanan ponpes, sehingga situasi berjalan kondusif dan kami juga mengatur arus lalu lintas karena lokasi pesantren berada di perbatasan dua kabupaten yang cukup padat kendaraan melintas," katanya.

Masyarakat di Desa Suger Kidul tersebut sudah terbiasa dengan perbedaan dalam mengawali puasa Ramadhan dan penetapan Hari Raya Idul Fitri yang dianggap sebagai anugerah dan tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan kerukunan bersama.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dokumen tersebut diterima langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin di kantor BPK setempat.

Penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota menyerahkan laporan keuangan maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati Arifin menegaskan bahwa penyampaian LKPD tepat waktu mencerminkan komitmen Pemkab Trenggalek dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Kami telah menyerahkan laporan sesuai dengan jadwal bersama daerah lain. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Ia berharap Trenggalek dapat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan, hasil pemeriksaan atas LKPD akan disampaikan BPK ke pemerintah daerah paling lambat 2 bulan setelah dokumen diterima.

Dalam penyerahan tersebut, Bupati Trenggalek didampingi Sekretaris Daerah Edy Soepriyanto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Program Balik Gratis tahun 2025 ini kami siapkan lima bus. Satu bus tujuan Jakarta dan empat lainnya menuju Surabaya," ujar Kepala Dishub Kota Madiun Subakri di Madiun, Selasa (25/3/2025).

Menurut Subakri, tiap bus menampung 50 penumpang. Sehingga, total ada 250 kuota yang tersedia dalam program Balik Gratis Pemkot Madiun tahun 2025.

Untuk keberangkatan, dijadwalkan akan berlangsung pada 7 April 2025. Adapun pemilihan 7 April tersebut karena libur Lebaran berakhir 8 April dan mulai masuk kerja 9 April.

"Sehingga, diharapkan perantau memiliki waktu untuk beristirahat sebelum kembali bekerja," kata Subakri.

Bagi warga Kota Madiun yang ingin ikut program tersebut, pendaftaran Balik Gratis secara offline atau langsung telah dibuka. Pendaftar bisa langsung menuju kantor Dishub Kota Madiun untuk mengantre mendapatkan jatah kursi.

Sisi lain, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa layanan program balik Lebaran 2025 secara gratis tersebut untuk membantu transportasi masyarakat Kota Madiun yang kembali ke tempat bekerja.

Selain itu, program balik gratis tersebut juga bagian dari upaya mengurangi jumlah kendaraan, terlebih roda dua, di jalan selama musim Lebaran 2025 yang harapannya mengurangi kepadatan lalu lintas serta potensi kecelakaan.

"Pemudik datang bahagia, pulang juga harus bahagia. Karena itu kami siapkan bus untuk perjalanan kembali ke perantauan," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Koordinator aksi bersih sungai Harun di Tulungagung Minggu (23/3/2025) mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kualitas air dan sungai.

Kegiatan yang diinisiasi oleh sejumlah komunitas peduli lingkungan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan.

Ia menyoroti kondisi sungai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga.

"Kami ingin mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap air. Ironis, ketika sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru dipenuhi sampah. Masyarakat harus sadar dan ikut menjaga kebersihan sungai," kata Harun.

Kegiatan bersih-bersih sungai tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Perum Jasa Tirta (PJT), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tulungagung, Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air, petugas Irigasi Kauman, Koramil, komunitas dan pegiat lingkungan dari dalam maupun luar kota, mahasiswa pecinta alam (Mapala), siswa pecinta alam (Sispala), hingga awak media.

Dalam kegiatan tersebut, para relawan menemukan beragam jenis sampah yang mencemari sungai, mulai dari limbah plastik, popok sekali pakai, hingga sampah rumah tangga lainnya.

Relawan peduli sungai Nabila, mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya sampah yang ditemukan di aliran sungai. Ia berharap kegiatan semacam ini bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk menjaga ekosistem air.

"Kami menemukan banyak sampah plastik di sungai. Ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Semoga dengan peringatan Hari Air Sedunia ini, masyarakat bisa lebih peduli," ujarnya.

Komunitas peduli lingkungan di Tulungagung secara rutin melakukan kegiatan serupa sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga lingkungan.

Mereka mendorong agar sungai kembali menjadi pusat peradaban yang bersih dan memberi manfaat bagi generasi mendatang.

Peringatan Hari Air Sedunia dijadikan momentum penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, yang keberadaannya sangat vital dan tak ternilai harganya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan bahwa selama kunjungan di Jombang, pihaknya berinteraksi dengan berbagai elemen pendidikan, termasuk guru agama, guru sosiologi, guru tidak tetap, serta guru sekolah luar biasa (SLB), termasuk penyandang disabilitas.

“Kami ingin memastikan para guru dan murid merasakan perhatian dari pemerintah. Banyak dari mereka yang membutuhkan bantuan dan perhatian lebih, terutama yang berada dalam kondisi kurang sejahtera,” katanya di Surabaya, Senin (24/3/2025).

Selama lima rangkaian Safari Ramadan, Dindik Jatim telah mengunjungi sekitar 1.500 guru dan 500 murid di berbagai wilayah cabang dinas. Kunjungan ke Jombang menjadi penutup dari rangkaian kegiatan tersebut.

Salah satu kisah yang menyentuh dalam kegiatan ini, yakni seorang guru di Bangkalan yang merupakan orang tua tunggal dan harus menempuh perjalanan 90 kilometer setiap hari untuk mengajar. Guru tersebut istri awak kapal selam KRI Nanggala yang tenggelam pada 2021.

Dindik Jatim sedang mengupayakan agar guru tersebut dapat dipindahkan ke lokasi tugas yang lebih dekat dengan tempat tinggal.

“Kami sedang mengurus proses penempatannya agar tidak jauh dari rumah, sehingga ia bisa lebih mudah menjalankan tugasnya sebagai pendidik,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan ini tidak hanya berlangsung selama Ramadhan, tetapi juga berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

Aries menegaskan kesejahteraan para guru akan tetap menjadi fokus perhatian pemerintah.

“Kami ingin semakin dekat dengan para guru, memahami kondisi mereka, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang layak. Masih banyak hal yang harus dibenahi ke depan,” katanya.

Puncak kegiatan Safari Ramadan digelar pada Senin ini bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Acara ini akan dihadiri insan pendidikan dari wilayah koordinasi wilayah (korwil) 2 yang mencakup Jombang, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, Gresik, dan Nganjuk.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo AKP Andy Bahtera Indra Jaya di Situbondo, Jumat (21/3/2025), mengemukakan pemeriksaan kelaikan bus angkutan umum dan pemeriksaan kesehatan sopir bus ini bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan Operasi Ketupat Semeru 2025 untuk memastikan keselamatan perjalanan para pemudik," ujarnya.

AKP Andy mengungkapkan pemeriksaan kelaikan bus angkutan umum meliputi kondisi rem, ban, lampu, sistem kemudi, hingga kelengkapan dokumen operasional bus.

Untuk pemeriksaan kesehatan sopir bus, lanjutnya, petugas dari Dokkes Polres Situbondo dan petugas kesehatan Dinas Kesehatan setempat melakukan pemeriksaan mulai dari cek tensi darah, kadar kolesterol, dan tes darah untuk memastikan kondisi fisik sopir dalam keadaan prima.

Dari jumlah pengemudi bus yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 38 orang, kata AKP Andy, 15 orang sopir di antaranya layak mengemudi tapi dengan catatan, 4 orang sopir tidak layak mengemudi karena hipertensi berat dan 7 orang diabetes tanpa gejala dan 12 orang dalam kondisi prima.

"Kami juga tes urine semua sopir bus untuk memastikan tidak terpengaruh narkoba maupun alkohol, dan hasilnya semua negatif narkoba dan alkohol," katanya.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan seluruh armada bus, kata Andy, dinyatakan layak jalan dan memenuhi standar keselamatan serta siap melayani pemudik dengan aman dan nyaman.

"Kami juga sudah mengingatkan sopir untuk hati-hati, kepada para penumpang kami imbau tidak segan mengingatkan kepada sopir apabila ugal-ugalan karena dapat membahayakan penumpang maupun kendaraan lain," tuturnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Khofifah menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan dalam waktu enam bulan ke depan.

Dia meminta agar RPJMD tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Jatim dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"PR yang sangat mendesak adalah menyiapkan rencana awal RPJMD Kabupaten Pamekasan agar selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional," ujarnya.

Selain itu, Khofifah menyoroti program prioritas pemerintah pusat, seperti sekolah rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan segera direalisasikan di Jawa Timur.

Gubernur meminta kepala daerah memahami format dan implementasi program tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Mengenai ketahanan pangan, Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa Jawa Timur berperan sebagai lumbung pangan nasional dengan target produksi padi sebanyak 12,6 juta ton.

Untuk itu, Khofifah meminta seluruh daerah, termasuk Pamekasan, mengoptimalkan infrastruktur pertanian, terutama irigasi.

"Daerah-daerah di Madura perlu penguatan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian," katanya.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Khofifah juga menginstruksikan para kepala daerah untuk memantau harga bahan pangan di pasar serta memastikan keamanan tempat wisata di wilayahnya.

"Bupati dan wali kota harus turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan kondisi tempat wisata agar masyarakat merasa aman dan nyaman," tuturnya.

Khofifah menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi semua pihak dalam menjaga situasi tetap kondusif, khususnya menjelang libur panjang Idul Fitri.

"Kesiapsiagaan kita semua diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak turut melantik Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pamekasan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami ingin memastikan semua warga Banyuwangi dapat mengakses pelayanan publik serta program pemerintah dengan lebih mudah tanpa terkendala jarak," katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (19/3/2025).

Menurut Ipuk, dengan program Tondo Welas ini Pemkab Banyuwangi secara proaktif menerbitkan dokumen kependudukan bagi warga miskin yang masuk dalam data UGD Kemiskinan Banyuwangi.

Melalui program Tondo Welas, katanya, tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu dan setelah selesai dokumen tersebut diserahkan langsung kepada warga melalui pemerintahan desa.

Ipuk juga ingin memastikan masyarakat di desa mendapatkan akses layanan dasar yang lebih baik, termasuk listrik, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat akses jalan menuju Kampung Sumber Nanas, Kampung Sumber Nanas, di Kecamatan Kalipuro, akan diperbaiki termasuk pemasangan penerangan jalan agar aktivitas warga lebih nyaman dan aman.

"Kami juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah, orang tua yang ingin anaknya berkuliah tetapi terkendala biaya bisa memanfaatkan program ini," kata Ipuk.

Program Tondo Welas ini diharapkan bisa membuka akses warga miskin untuk mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, seperti saat sakit dan harus dirawat di RS mereka tidak perlu khawatir mengurus keringanan karena semua dokumennya sudah lengkap.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (18/3/2025), mengatakan, ladang ganja yang ditemukan berada di sisi timur kawasan TNBTS.

"Lokasi temuan tanaman ganja tidak berada di jalur Bromo maupun Semeru tapi berada di sisi timur kawasan TNBTS," kata Rudi.

Dia menjelaskan bahwa pada rentang 18-21 September 2024, petugas Balai Besar TNBTS, Polres Lumajang, TNI dan Perangkat Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang menemukan ladang tanaman ganja.

Lokasi tersebut, kata dia, berada di area Blok Pusung Duwur Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Seduro dan Gucialit yang masuk ke dalam wilayah kerja Seksi Pengelolaan TN Wilayah III.

Dia menyatakan bahwa secara administratif lokasi itu berada di Kecamatan Senduro dan Gucialit, Kabupaten Lumajang.

"Area penemuan tanaman ganja terbilang sangat tersembunyi, karena terletak di kawasan yang tertutup semak belukar yang sangat lebat dengan jenis vegetasi kirinyu, genggeng, dan anakan akasia, serta berada di kemiringan yang curam," ucap dia.

Oleh karena itu, kata Rudi, jarak antara penemuan ladang ganja yang berada di sisi timur kawasan TNBTS dengan jalur wisata Gunung Bromo dan jalur pendakian Gunung Semeru juga terbilang jauh.

Rudi menyebut area dari jalur wisata Gunung Bromo yang masuk ke dalam kawasan TNBTS berada di sisi barat dengan jarak sekitar 11 kilo meter dari lokasi penemuan ladang ganja tersebut.

Sedangkan, lanjutnya, untuk titik jalur pendakian Gunung Semeru berada di sisi selatan.

"Jalur pendakian Gunung Semeru berada di sisi selatan dengan jarak sekitar 13 kilo meter," ujar dia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Senin (17/3/2025), mengatakan meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya akan melakukan sejumlah modifikasi agar program ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota setempat.

"Tujuan utama program ini tetap memberikan akses pendidikan gratis bagi seluruh siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Di Surabaya pendidikan SD hingga SMP sudah gratis. Bahkan, untuk tingkat SMA sudah digratiskan melalui intervensi dari pemerintah provinsi," ujarnya.

Selain Sekolah Rakyat, kata dia Pemkot Surabaya juga telah menjalankan program sekolah bibit unggul sejak Agustus 2024 yang mencakup pendidikan hingga SMA serta menjamin siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Di Surabaya, ada program sekolah bibit unggul. Program ini mirip dengan sekolah rakyat, namun fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin hingga mereka lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan," tuturnya.

Ia menuturkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Pemkot Surabaya dalam implementasi sekolah rakyat adalah keterbatasan lahan. Sebab, sesuai ketentuan dari pemerintah provinsi, setiap sekolah memerlukan lahan minimal 5 hektare.

"Kalau di Surabaya tidak ada lahan 5 hektare. Itu sudah kita sampaikan ke provinsi," ucapnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap keluarga rentan ekonomi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kami akan mencocokkan data ini dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui anak-anak yang masuk dalam kategori usia SD, SMP, dan seterusnya," ujarnya.

Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi pelaksanaan sekolah bibit unggul yang telah berjalan di UPTD Kalijudan. Hingga saat ini, sebanyak 164 siswa telah mendapatkan intervensi pendidikan hingga ke perguruan tinggi melalui program ini.

"Pada prinsipnya, kami siap menjalankan Sekolah Rakyat sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, kami akan melakukan beberapa modifikasi sebagaimana petunjuk dari Wali Kota Surabaya agar lebih sesuai dengan kondisi di Surabaya," ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul di Madiun, Jawa Timur, Senin (17/3/2025), mengatakan selama periode angkutan Lebaran yang berlangsung selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, KAI Daop 7 Madiun menyediakan kapasitas angkut hingga 127.248 tempat duduk.

Jumlah itu terdiri atas sebanyak 85.008 kursi dialokasikan untuk layanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), sementara 42.240 kursi disediakan untuk KA Lokal yang beroperasi di wilayah Daop 7 Madiun.

"Hingga 16 Maret 2025, KAI Daop 7 Madiun telah mencatat jumlah tiket KA Jarak Jauh yang terjual mencapai 69.330 tiket, atau setara dengan 82 persen dari total kapasitas yang tersedia," ujar Zainul.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan tren pemesanan tiket KA keberangkatan awal di stasiun-stasiun wilayah Daop 7 Madiun, terdapat beberapa tanggal keberangkatan yang telah mencatat okupansi lebih dari 100 persen, khususnya pada periode pasca-Lebaran, yakni tanggal 2–9 April 2025.

Okupansi yang melebihi 100 persen terjadi karena adanya penumpang dinamis, yakni pelanggan yang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute perjalanan.

"Kami mengimbau pelanggan yang belum mendapatkan tiket sesuai jadwal keberangkatan yang diinginkan untuk mempertimbangkan opsi perjalanan di tanggal atau jam keberangkatan lain. Dengan demikian, peluang mendapatkan tiket semakin besar. Selain itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Access, yang membantu mengombinasikan jadwal perjalanan dengan kereta api persambungan," jelas Zainul.

KAI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan demi menghadirkan pengalaman mudik yang lebih aman, nyaman dan ramah lingkungan.

"Dengan berbagai inovasi yang telah kami terapkan, kami optimistis Angkutan Lebaran tahun 2025 akan berjalan dengan baik serta memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi pelanggan kereta api," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]