Jatim.WahanaNews.co, Kota Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, melalui Dinas Perdagangan, memastikan ketersediaan atau stok beras di pasaran maupun Gudang Bulog setempat cukup dan aman.
"Kami terus koordinasi dengan Bulog untuk memantau stok atau ketersediaan tetap cukup," ujar Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rasidi di Madiun, Minggu (18/2/2024).
Baca Juga:
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Sebesar 0,32 Persen
Sesuai data Bulog setempat, stok beras di Gudang Bulog Madiun saat ini mencapai kisaran 4 hingga 6 ribu ton. Pihaknya bersama Bulog terus menjaga agar stok beras selalu di atas 2 ribu ton.
Dengan kondisi stok yang aman tersebut, pihaknya meminta warga Kota Madiun agar tidak panik maupun khawatir.
Di samping itu, Pemkot Madiun juga menyediakan stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Warung Tekan Inflasi (Wartek) yang tersebar di 7 titik serta sejumlah pedagang di Pasar Besar dan Pasar Sleko yang telah terdata oleh Bulog.
Baca Juga:
Nilai Ekspor Aceh Hingga Triwulan III-2024 Capai 486,1 Juta Dolar AS
Ansar mengungkapkan saat ini harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP sebesar Rp10.900 per kilogram.
Namun demikian, Pemkot memberikan subsidi sehingga harga beras SPHP di Wartek menjadi Rp50.000 kemasan 5 kilogram.
Adapun, saat ini harga beras di pasaran untuk jenis medium, sudah menembus angka Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram.
Sementara, Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menyarankan Pemkot Madiun untuk menyiapkan langkah antisipasi guna mengendalikan inflasi menjelang Ramadhan-Idul Fitri 1445 H, utamanya pada komoditas beras, telur ayam ras, daging ayam dan cabai rawit.
Selain itu, pakaian, sandal dan sepatu serta jajanan ringan juga berpeluang mengalami kenaikan harga dan memicu inflasi.
BPS juga menekankan perlunya pengelolaan stok bahan pangan, terutama beras, sebab, pada Januari diketahui bahwa harga beras mengalami kenaikan.
"Dalam beberapa bulan ke depan, kita perlu memastikan bahwa stok bahan pangan, khususnya beras itu mencukupi guna menghindari potensi pemicu inflasi," katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemkot agar mengamankan ketersediaan bahan pangan dan menyusun kebijakan serta langkah pencegahan untuk mengatasi potensi kenaikan harga.
Kebijakan yang dilakukan bisa berupa operasi pasar, pasar murah dengan subsidi harga dan lainnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
