WahanaNews-Jatim | PLN mengklaim seluruh hunian masyarakat Jatim sudah teraliri listrik. Meskipun, masih ada 0,01 persen masyarakat yang belum bisa menikmati listrik.
General Manager PLN UID Jatim, Agus Kuswardoyo memastikan, 99,99 persen masyarakat Jatim sudah bisa menikmati listrik. Sisanya, 0,01 persen masyarakat yang belum bisa menikmati listrik ada di Pulau Madura dan desa terpencil.
Baca Juga:
Diskon 50 Persen Tarif Listrik Tidak Diperpanjang, Ini Informasi Lengkapnya
"Untuk yang 0,01 persen di Pulau Madura saja. Rasionya di desa ada beberapa warga yang belum bisa mengakses listrik karena harus menarik jaringan," kata Agus saat ditemui usai launching Layanan Satu Pintu (LSP) Plus di Kantor PLN UID Jatim, Rabu (2/8/2023).
"Jumlah rata-rata perbulan 31 ribu pelanggan, proses ini (LSP) sebenarnya untuk mempercepat (pelayanan), termasuk agar 31 ribu ini bisa lebih cepat terlayani," imbuhnya.
Agus menjelaskan, target akhir tahun 2023 adalah pihaknya bisa melayani hingga 400 ribu pelanggan. Namun, hingga pertengahan tahun 2023, ia mengklaim sudah separuh pelanggan atau sekitar 200 ribu kepala rumah tangga yang terlayani.
Baca Juga:
Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional
"Kalau lihat rasio 99,99 persen adalah tugas PLN bagaimana menemukan pelanggan-pelanggan yang belum bisa menemukan akses itu. Prinsipnya 400 ribu itu tercapai semua, untuk yang tidak bisa pasang baru namun tidak mampu membayar biaya awal misalnya di Jember, tentu akan di-backup atau dibantu oleh pemerintah," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat beralih ke PLN Mobile atau LSP Plus. Dengan begitu, seluruh proses akan transparan dan memotong birokrasi yang selama ini dinilai menjadi penghambat, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat.
"Pelanggan cukup mengakses aplikasi LSP Plus atau PLN Mobile, dan akan berjalan sesuai ketentuan. Simplifikasi dari proses ini akan memudahkan pelanggan dan transparansi akan tercipta, tanpa perlu melewati banyak pintu. Jadi, kami meningkatkan pelayanan pelanggan dengan transparansi. Masyarakat juga tidak perlu harus menunggu lama, kalau mengisi data tinggal menunggu instalasi berjalan, nanti akan ketahuan dari sistemnya," jelas dia.
