WahanaNews-Jatim | PLN mengklaim seluruh hunian masyarakat Jatim sudah teraliri listrik. Meskipun, masih ada 0,01 persen masyarakat yang belum bisa menikmati listrik.
General Manager PLN UID Jatim, Agus Kuswardoyo memastikan, 99,99 persen masyarakat Jatim sudah bisa menikmati listrik. Sisanya, 0,01 persen masyarakat yang belum bisa menikmati listrik ada di Pulau Madura dan desa terpencil.
Baca Juga:
Diskon 50 Persen Tarif Listrik Tidak Diperpanjang, Ini Informasi Lengkapnya
"Untuk yang 0,01 persen di Pulau Madura saja. Rasionya di desa ada beberapa warga yang belum bisa mengakses listrik karena harus menarik jaringan," kata Agus saat ditemui usai launching Layanan Satu Pintu (LSP) Plus di Kantor PLN UID Jatim, Rabu (2/8/2023).
"Jumlah rata-rata perbulan 31 ribu pelanggan, proses ini (LSP) sebenarnya untuk mempercepat (pelayanan), termasuk agar 31 ribu ini bisa lebih cepat terlayani," imbuhnya.
Agus menjelaskan, target akhir tahun 2023 adalah pihaknya bisa melayani hingga 400 ribu pelanggan. Namun, hingga pertengahan tahun 2023, ia mengklaim sudah separuh pelanggan atau sekitar 200 ribu kepala rumah tangga yang terlayani.
Baca Juga:
Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional
"Kalau lihat rasio 99,99 persen adalah tugas PLN bagaimana menemukan pelanggan-pelanggan yang belum bisa menemukan akses itu. Prinsipnya 400 ribu itu tercapai semua, untuk yang tidak bisa pasang baru namun tidak mampu membayar biaya awal misalnya di Jember, tentu akan di-backup atau dibantu oleh pemerintah," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat beralih ke PLN Mobile atau LSP Plus. Dengan begitu, seluruh proses akan transparan dan memotong birokrasi yang selama ini dinilai menjadi penghambat, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat.
"Pelanggan cukup mengakses aplikasi LSP Plus atau PLN Mobile, dan akan berjalan sesuai ketentuan. Simplifikasi dari proses ini akan memudahkan pelanggan dan transparansi akan tercipta, tanpa perlu melewati banyak pintu. Jadi, kami meningkatkan pelayanan pelanggan dengan transparansi. Masyarakat juga tidak perlu harus menunggu lama, kalau mengisi data tinggal menunggu instalasi berjalan, nanti akan ketahuan dari sistemnya," jelas dia.
Agus mengakui, masyarakat kalangan menengah ke bawah dan pelosok yang mengakses informasi itu akan merasakan perubahan yang luar biasa. Namun, tidak demikian di perkotaan, termasuk instalasi bagi yang hendak membangun hunian atau rumah baru.
Agus pun mengkisahkan tentang proses panjang, mulai transmisi dan distribusi di Jatim sebelum era digitalisasi digalakkan. Menurutnya, proses pelayanan sambung baru ketika ia menjabat manajer tahun 2008 sampai 2013 di Jember, Malang, dan Kediri di bidang tugas yang melibatkan banyak pelanggan dipersulit oknum masyarakat.
Sebab, ketika masyarakat ingin bertemu petugas PLN maupun sebaliknya begitu sukar.
"Sebenarnya, dari dulu PLN sedapat mungkin tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan. Namun, saat itu mau ketemu pelanggan saja susah, begitu sebaliknya, karena belum digitalisasi. Tapi, saat ini adalah segi bisnis yang melibatkan banyak stakeholder, dalam prosesnya kita membutuhkan yang transparan, mudah, dan cepat," tutur dia.
"Pada waktu itu, saat 2008 berproses dan sudah ada KPK, lalu didampingi program-program transparansi, kita lakukan pelbagai macam kegiatan, supaya proses yang gelap gulita jadi terang benderang," sambung dia.
Lalu, Agus berusaha menembus batas itu. Ia pun mengakui saat dirinya menjabat sekitar 1 dekade lalu, sengaja dihambat oleh pihak-pihak tertentu.
"Seolah sulit, kemudian kami terapkan strategi perang seperti Pandawa dan Kurawa yang di tengah-tengahnya ada tembok besar. Lalu bagaimana cara menghancurkan? Ya titik-titik rawan di mana dinding tebal itu berada kita hancurkan, kita kerjasama dengan wartawan dan tokoh masyarakat," jelasnya.
"Akhirnya mulai lah transparansi tercipta dengan tahapan-tahapan dan alhamdulillah saat ini dalam 1 proses digitalisasi untuk mengurangi bertemunya orang. Karena kalau ketemu itu pasti onok ae sing dijaluk (ada saja yang diminta), jadi sekarang ketemu via virtual, ketemunya apa dan kami jawab lewat LSP plus itu," ungkap dia.
Agus menuturkan, LSP Plus dan PLN Mobile diklaim bisa melindungi petugas di lapangan dan damkar. Namun, bila ada masyarakat yang tak puas dan ingin menyampaikan keluhan, bisa langsung melalui aplikasi dalam genggaman itu.
"Kalau pasang baru cukup lewat HP, tapi kalau ternyata pasang hari ini gak nyala-nyala maka petugas PLN juga kena tegur by sistem," papar dia.
Sementara itu, Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Pemprov Jatim Harsilo memastikan, LSP plus adalah transparansi dan salah satu kunci bila ingin berproses lebih baik pada perusahaan yang besar. Dengan begitu, tingkat pelayanan dan kepuasan masyarakat bisa meningkat.
"Sebelum ada layanan LSP Plus, masih parsial, kalau ini sudah dalam satu genggaman, mulai pemasangan instalasi dalam rumah dan lain sebagainya. Jadi sudah dalam 1 sistem, pelanggan benar-benar bisa merasakan layanan LSP Plus ini," tutupnya.[ss]