JATIM.WAHANANEWS.CO, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, merumuskan strategi konkret untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata, terutama bagi pekerja hotel.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan di Kota Malang, Minggu (13/4/2025), mengatakan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat telah mencanangkan program 1.000 event dan agenda pariwisata guna mendatangkan wisatawan ke wilayah setempat.
Baca Juga:
Pemkab Deli Serdang Putuskan PHK Ribuan Tenaga Honorer di Lingkungannya
"Kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata bagaimana membuat suatu kegiatan menarik wisatawan, Pak Wali Kota sudah mencanangkan 1.000 event dan memerintahkan membuat tourism event dalam rangka HUT Kota Malang," kata Arif.
Kekhawatiran soal PHK ini, kata dia muncul setelah adanya efisiensi anggaran sehingga berdampak pada turunnya omzet dan okupansi hotel, termasuk di Kota Malang.
Sebab, dengan berjalannya kebijakan tersebut kegiatan kedinasan yang biasa diselenggarakan di hotel menjadi berkurang.
Baca Juga:
Gubernur Jatim Ajak Apindo Siapkan Langkah Hadapi Tarif Impor AS
Maka dari itu, pencanangan program dalam bentuk 1.000 event maupun penyusunan agenda pariwisata dalam rangka HUT Kota Malang untuk membantu keberlangsungan hidup bisnis perhotelan.
"Sehingga kegiatan tidak hanya mengandalkan dari OPD tetapi hotel bisa berjalan dengan adanya wisatawan," ujarnya.
Dia tak memungkiri bahwa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang telah menyampaikan keluhan tersebut kepada pemkot maupun ke pemerintah pusat.
"PHRI secara resmi sudah mengirimkan surat juga ke Pak Wali Kota, intinya memang mengeluhkan situasi ini. Kami juga berharap segara ada solusi dari pusat," ucapnya.
Dinasker PMPTSP berharap tidak muncul kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawai hotel di Kota Malang.
"Karena harapan kami juga tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang yang 6,8 persen justru bisa turun," kata Arif.
Sementara itu, Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan di tengah berjalannya kebijakan efisiensi pihak ya belum mendapati laporan adanya PHK pegawai yang dilakukan oleh manajemen hotel.
"Belum ada hotel yang melakukan PHK kepada karyawannya. Tetapi efisiensi memang berpotensi adanya PHK," ucap Agoes.
Meski belum ada PHK, beberapa hotel yang menerapkan skema unpaid leave tetapi hal tersebut diperuntukkan bagi tenaga kasual dan pekerja harian.
"Sementara kami masih belum bisa menyampaikan (jumlah hotel yang melakukan unpaid leave). Kami berharap semoga cepat ada solusi," katanya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
