JATIM.WAHANANEWS.CO, Jember - Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menilai penurunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember dalam APBD 2026 tidak sejalan dengan meningkatnya potensi kekeringan akibat fenomena El Nino.
"Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino dapat berdampak pada sejumlah wilayah rawan di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember seperti Kecamatan Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo," katanya di Jember, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga:
Sumatera Barat Diguyur Hujan 126 Mm per Hari di Tengah El Nino Kuat, Ini Penjelasan BMKG
Menurut dia, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang memadai.
"Anggaran BPBD Jember pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp13 miliar dan tahun 2025 meningkat menjadi Rp14 miliar. Namun, tahun ini justru alokasi anggaran turun menjadi Rp7,5 miliar," katanya.
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Nuki itu menilai anggaran sebesar Rp7,5 miliar relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan penanganan kebencanaan dan kemanusiaan di Kabupaten Jember, terutama ketika BMKG memprakirakan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Baca Juga:
El Nino Tak Berarti Tanpa Hujan, BMKG Ungkap 9 Wilayah Berpotensi Diguyur Minggu Ini
Ia berharap dukungan anggaran yang memadai dapat menunjang upaya mitigasi dan penanganan darurat apabila ancaman bencana meningkat.
Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo memastikan penanganan bencana tetap berjalan normal meski anggaran tahun ini lebih kecil karena seluruh perangkat daerah menjalankan kebijakan efisiensi.
"Sejauh ini, dari anggaran yang tersedia kami masih bisa bekerja dengan baik dan tetap melaksanakan penanganan bencana alam maupun nonalam," katanya.
