Menurut dia, setiap pejabat harus mengetahui potensi warga di wilayah dan kewenangan masing-masing.
Serta, mengetahui apa yang diperlukan untuk pembangunan Kota Pahlawan melalui Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
”Mereka adalah orang-orang pilihan yang harus meramu apa yang harus dilakukan, karena setiap wilayah berbeda. Anggaran juga berbeda. Mereka akan didampingi Tim Ahli Wali Kota, untuk mempercepat capaian Visi Kota Surabaya,” papar Eri.
Dia menegaskan, para kepala PD hingga lurah tidak mengubah anggaran dan program 2022 yang telah disusun.
Melainkan, memaksimalkan program untuk membahagiakan seluruh warga di Kota Surabaya.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
”Karena setiap anggaran yang disusun, adalah kebutuhan setiap PD untuk kepentingan masyarakat. Nanti dicek, dikoreksi dan mereka akan memutuskan program mana yang akan menjadi skala prioritas,” terang Eri.
Eri juga meminta kepada para pejabat untuk menentukan program prioritas pada 2023, yakni penyusunan program kerja dan anggaran.
”Hal ini untuk mempertahankan Surabaya menjadi kota berkelas dunia. Tim Ahli Wali Kota akan mendampingi untuk kepentingan warga Surabaya,” jelas Eri.
