WahanaNews-Jatim | Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, ingin kader Pemuda Pancasila (PP) aktif terlibat dan melibatkan diri dalam berbagai aksi sosial. Hal tersebut dilakukan untuk membantu secara konkret problem yang dihadapi masyarakat.
Dalam Rapat Kerja Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur di Surabaya beberapa waktu lalu, LaNyalla menjelaskan saat ini berbagai sektor di Indonesia terdampak pandemi, baik sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
"Sektor yang paling berbahaya adalah kerentanan sektor ekonomi. Karena sektor tersebut dapat memicu gejolak di masyarakat. Dan bila itu terjadi, tentu merugikan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu semua Kader Pemuda Pancasila harus bersikap lebih dewasa dan waspada. Harus berdiri di garda terdepan meminimalisir potensi-potensi yang merugikan bangsa dan negara," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya.
Menurut LaNyalla, sebagai organisasi yang sudah eksis dan banyak berkontribusi, sudah seharusnya semua kader Pemuda Pancasila di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur mampu melakukan komunikasi yang harmonis dengan seluruh stakeholder pemerintahan di daerah. Baik itu dengan Bupati atau Walikota, maupun pejabat Forkompimda lainnya.
"Dengan komunikasi yang bagus itu kader Pemuda Pancasila bisa membantu pemerintah memberi masukan yang tepat atas situasi di lapangan. Karena dalam pelayanan publik, pemerintah masih banyak kekurangan. Terutama penyaluran beberapa bantuan dan stimulus ekonomi lainnya kepada masyarakat, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutur LaNyalla.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Sisi akurasi data dan ketepatan sasaran harus kita bantu. Sebab di titik itu banyak problem," sambungnya.
Dalam kesemptan itu, LaNyalla juga menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun pada Pemuda Pancasila, sekaligus berpesan agar Kader Pemuda Pancasila lebih bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam potensi gesekan dengan Ormas-Ormas lain.
"Jaga kondusivitas, gesekan dan lain-lain hanya akan memicu potensi konflik sosial, yang akan menjadi bola salju di dalam situasi masyarakat yang tengah terdampak secara ekonomi akibat pandemi," imbuhnya.
Ditambahkannya, selama hampir dua tahun pandemi juga berdampak pada roda organisasi. Dengan adanya pembatasan sosial, kegiatan bersifat pengumpulan massa atau pertemuan skala besar tidak bisa dilakukan.
Konsolidasi organisasi, khususnya agenda-agenda kaderisasi maupun pelatihan-pelatihan yang seharusnya dilaksanakan dengan pertemuan fisik menjadi berhenti. Namun pandemi memaksa melakukan aktivitas new normal dengan optimalisasi komunikasi dan pertemuan secara virtual.
"Meski harus dilakukan modifikasi pola terhadap beberapa kebutuhan organisasi, sebenarnya tidak ada alasan bahwa pandemi membuat sejumlah agenda organisasi harus berhenti. Termasuk penataan administrasi keanggotaan, dimana capaian target tertib organisasi dan administrasi keanggotaan masih jauh dari kata memuaskan," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, Rapat Kerja Wilayah harus fokus kepada pencapaian target-target organisasi yang harus dilakukan dengan modifikasi pola aktivitas. Dari fisik menjadi kombinasi fisik dan virtual.
"Target organisasi harus tetap jalan dan tercapai. Tidak boleh, Pandemi ini menjadi alasan pembenar, atas berhenti atau terhambatnya roda organisasi. Apalagi Ormas Pemuda Pancasila sudah terbukti selalu mampu untuk menemukan jalan keluar atas berbagai masalah yang ada," jelasnya.
Ditambahkannya, Rapat Kerja Wilayah juga harus mampu merumuskan strategi dan program yang efektif dan konkrit yang bisa dilakukan oleh Pemuda Pancasila di Jawa Timur. Terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
Rakerwil dengan tema 'Menegaskan dan Memperkuat Peran Serta Pemuda Pancasila Jawa Timur bersama Pemerintah dalam Upaya Pemulihan Pandemi COVID-19', diikuti Ketua MPC se-Jawa Timur dan kader lainnya. [non]
