Jatim.WahanaNews.co, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memediasi polemik antara Sekolah Petra dan warga Perumahan Tompotika, Manyar, setelah isu tersebut sempat viral di media sosial.
Ia melakukan pendekatan komprehensif terkait polemik antara Yayasan Perhimpunan Pengajaran Pendidikan Kristen (PPPK) Petra dengan warga RW IV, RW V, dan RW VII Manyar, Surabaya yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Perketat Penjagaan Stasiun Bekasi, Satpol PP dan Dishub Bakal Bertugas hingga Pukul 21.00 WIB
"Insya Allah sudah terselesaikan dan tersolusikan dengan baik. Warga Surabaya selalu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Ini karakter arek Suroboyo," katanya di Surabaya, Senin (5/8/2024).
Dalam kesempatan itu, dirinya menemui semua pihak untuk melakukan klarifikasi dan hasilnya tidak benar bahwa Petra membayar ratusan juta per bulan ke RW.
"Yang terjadi bertahun-tahun adalah empat pihak (Petra, warga RW IV, warga RW V, dan warga RW VII) membayar jumlah uang yang sama untuk membayar honor semua tenaga keamanan atau satpam beserta operasionalnya, mulai dari pemelihara HT hingga CCTV," tuturnya.
Baca Juga:
Jadi Sorotan Publik, Pemprov DKI Bakal Gandeng Polisi-Satpol PP Atasi Polemik Parkir Liar di Jakarta
Ia mengatakan, uang tersebut digunakan untuk membayar satpam di perumahan yang jumlahnya mencapai 40 orang dengan gaji masing-masing Rp2,7 juta. Gaji satpam tersebut hendak dinaikkan menjadi Rp3 juta. Karena itu, iuran untuk masing-masing pihak rencananya dinaikkan dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta.
"Di sini ada kesalahpahaman ketika akan ada kenaikan iuran dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta karena gaji satpam akan dinaikkan. Warga masing-masing RW juga membayar iuran senilai total Rp35 juta. Tapi pihak Petra keberatan hingga akhirnya kesalahpahaman tersebut viral," katanya.
Para pihak, kata Eri, telah menyepakati bahwa Petra tidak perlu lagi membayar iuran keamanan usai dilakukan mediasi tersebut.
