Jatim.WahanaNews.co, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memediasi polemik antara Sekolah Petra dan warga Perumahan Tompotika, Manyar, setelah isu tersebut sempat viral di media sosial.
Ia melakukan pendekatan komprehensif terkait polemik antara Yayasan Perhimpunan Pengajaran Pendidikan Kristen (PPPK) Petra dengan warga RW IV, RW V, dan RW VII Manyar, Surabaya yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Kaltara Ajak Masyarakat dan Lembaga Jaga Bahasa Indonesia sebagai Identitas
"Insya Allah sudah terselesaikan dan tersolusikan dengan baik. Warga Surabaya selalu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Ini karakter arek Suroboyo," katanya di Surabaya, Senin (5/8/2024).
Dalam kesempatan itu, dirinya menemui semua pihak untuk melakukan klarifikasi dan hasilnya tidak benar bahwa Petra membayar ratusan juta per bulan ke RW.
"Yang terjadi bertahun-tahun adalah empat pihak (Petra, warga RW IV, warga RW V, dan warga RW VII) membayar jumlah uang yang sama untuk membayar honor semua tenaga keamanan atau satpam beserta operasionalnya, mulai dari pemelihara HT hingga CCTV," tuturnya.
Baca Juga:
Polres Binjai Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Zebra Toba-2024
Ia mengatakan, uang tersebut digunakan untuk membayar satpam di perumahan yang jumlahnya mencapai 40 orang dengan gaji masing-masing Rp2,7 juta. Gaji satpam tersebut hendak dinaikkan menjadi Rp3 juta. Karena itu, iuran untuk masing-masing pihak rencananya dinaikkan dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta.
"Di sini ada kesalahpahaman ketika akan ada kenaikan iuran dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta karena gaji satpam akan dinaikkan. Warga masing-masing RW juga membayar iuran senilai total Rp35 juta. Tapi pihak Petra keberatan hingga akhirnya kesalahpahaman tersebut viral," katanya.
Para pihak, kata Eri, telah menyepakati bahwa Petra tidak perlu lagi membayar iuran keamanan usai dilakukan mediasi tersebut.
