"Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru," jelas mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.
Eri menegaskan, APBD Surabaya akan didedikasikan untuk produk dalam negeri. Dia pun mengingatkan dinas yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya agar menekan penggunaan produk impor.
Baca Juga:
Sahroni Desak Polisi Usut Temuan PPATK Dugaan Aktivitas Keuangan Ilegal Ivan Sugianto
"Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," tegas Eri.
Dikatakannya pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp 3 triliun untuk sektor UMKM.
"Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," ujarnya.
Baca Juga:
Politikus Partai Nasdem Temui Ivan Sugianto Pelaku Pengintimidasi Anak Sekolah
Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui 'Rumah Padat Karya' yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur akan disulap menjadi "Rumah Padat Karya" akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mulai dari kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.[mga]
