WahanaNews - Surabaya | Nilai belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) menjadi yang terbesar jika dibandingnya dengan semua kota se-Indonesia.
Belanja APBD Surabaya untuk UMKM per 25 November 2022 diketahui sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara, belanja untuk PDN tercatat mencapai Rp 1,7 triliun.
Baca Juga:
Sahroni Desak Polisi Usut Temuan PPATK Dugaan Aktivitas Keuangan Ilegal Ivan Sugianto
Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya," ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).
"Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulasi ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat," imbuh Eri.
Baca Juga:
Politikus Partai Nasdem Temui Ivan Sugianto Pelaku Pengintimidasi Anak Sekolah
Pada rakor Selasa (29/11) kemarin, Eri membeberkan, sejumlah inovasi Pemkot Surabaya untuk meningkatkan keterlibatan UMK serta penggunaan produk dalam negeri. Diantaranya, produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.
"Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi," terang Eri.
Eri menambahkan, pihaknya juga menggenjot berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk kemudian dibagikan kepada pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.
"Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru," jelas mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.
Eri menegaskan, APBD Surabaya akan didedikasikan untuk produk dalam negeri. Dia pun mengingatkan dinas yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya agar menekan penggunaan produk impor.
"Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," tegas Eri.
Dikatakannya pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp 3 triliun untuk sektor UMKM.
"Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," ujarnya.
Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui 'Rumah Padat Karya' yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur akan disulap menjadi "Rumah Padat Karya" akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mulai dari kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.[mga]
