WahanaNews-Jatim | Aksi kekerasan yang dilakukan kawanan gangster di Surabaya masih ada. Bahkan, meresahkan masyarakat dan para orang tua.
Kendati demikian, kepolisian mengaku tetap berupaya maksimal menganalisa dan mengidentifikasi perihal tersebut. Baik identitas, ciri-ciri, hingga kendaraan yang digunakan untuk mencari sasaran secara bersama-sama.
Baca Juga:
Polisi Tembak Siswa Semarang, Komnas HAM Usut Dugaan Pelanggaran HAM
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan mengatakan pihaknya masih terus menginventarisasi dan mengidentifikasi hal itu melalui beragam konten-konten digital.
"Karena, kan ada yang muka dan nopol kelihatan, kita sudah canggih, kita analisis," kata Yusep dilansir dari detikjatim.com, Minggu (5/2/2023).
Yusep memastikan pihaknya tak bekerja sendiri. Melainkan, bersinergi dengan sejumlah jajaran terkait dari TNI, masyarakat, hingga Pemkot Surabaya sekali pun.
Baca Juga:
Gangster-Balap Liar Surabaya Terjaring Razia Akan Ikut Sekolah Kebangsaan
"Lalu, kami koordinasi dengan Dukcapil. Jadi, tidak mungkin tidak ketemu (siapa terduga gangster), pasti dapat," lanjutnya.
Meski begitu, Yusep mengaku pihaknya tak akan main hakim sendiri dan mengenakan sanksi pidana layaknya dewasa. Mengingat, para anggota gangster masih belia atau di bawah umur.
"Pasti, karena konsep dari Wali Kota Surabaya, yang terlibat dan terbukti akan kita lakukan pembinaan, sehingga yang terlibat akan jauh lebih baik," ujarnya.
Yusep lantas mengapresiasi sekolah kebangsaan yang digagas Forkopimda Kota Surabaya untuk 78 remaja yang terjaring razia gangster, balap liar, sampai berbagai kegiatan negatif lainnya. Rencananya, bakal dimulai bulan Februari ini.
Dalam sekolah kebangsaan, terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lingkungan TNI/Polri. Usai mengikuti sekolah kebangsaan dari, anak-anak bakal dijadikan duta Pemkot Surabaya dengan tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kebangsaan serta menekan kenakalan remaja di Kota Pahlawan.
Meski begitu, Yusep menyatakan sekolah kebangsaan tak dilakukan di Surabaya. Melainkan, di Mojokerto.
"Kami tidak punya Pusdik, akan kembali ke SPN Mojokerto, kalau yang sifatnya terbatas nanti kita akan koordinasi, mulai waktu, target pencapaian, sampai polanya," tuturnya.[ss]
