Jatim.WahanaNews.co, Surabaya - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat untuk melindungi aset negara, terutama yang berada di wilayah provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri, dalam kunjungan kerja ke Forkopimda Provinsi Jawa Timur dengan langsung berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi, Rabu (10/7/2024).
Baca Juga:
Pansus Defisit Rp 84 Miliar Sebut Tunda Bayar Tanggungjawab TAPD & BPKAD Kota Gunungsitoli
"Kunjungan ini adalah untuk bersilaturahim serta memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan pendaftaran tanah di Jawa Timur. Dengan sinergi yang baik dengan Pemprov Jatim, kami berharap dapat lebih banyak lagi menyelamatkan aset negara terutama aset Pemprov Jatim," katanya.
Ia mengatakan, bersama dengan jajaran akan selalu membantu dan bersinergi dengan Pemprov Jatim agar cita-cita mewujudkan Jatim Lengkap dan penyelamatan aset negara dapat berjalan dengan baik.
"Percepatan-percepatan juga akan selalu digiatkan dengan BPKAD agar digitalisasi aset Pemprov Jatim terutama aset tanah dapat teridentifikasi seluruhnya," katanya.
Baca Juga:
Kabid Anggaran BPKAD Kota Gunungsitoli Diperiksa Kejari, Siapa Dalang Defisit Rp84 M?
Ia juga telah menginstruksikan agar seluruh kantor pertanahan di Jawa Timur seluruh dapat memberikan layanan elektronik kepada masyarakat.
"Tidak boleh ada alasan tidak bisa karena hakikatnya Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan tersebut sejak lama, tinggal meneruskan dan memasifkan saja. Selain itu, tujuh layanan prioritas juga diharap selalu dijaga performa, demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN Jawa Timur yang selama ini telah membantu menata aset.
Menurut dia, terdapat dua program penting Pemprov Jatim yang membutuhkan bantuan dari Kanwil BPN Prov Jawa Timur agar sukses ke depannya.
"Islamic Science Park (ISP) yang masih membutuhkan inventarisasi dan identifikasi tanah, serta program digitalisasi aset diharap betul-betul dapat segera dicapai," katanya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
