WahanaNews-Surabaya | Para pengemudi ojek online (ojol) di Kota Surabaya akan segera mendapat bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari Pemkot. Totalnya, mencapai ribuan driver.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah berkoordinasi dengan perwakilan Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal). Nantinya, pemkot akan melakukan sinkronisasi data dengan Frontal Kota Surabaya.
Baca Juga:
Sahroni Desak Polisi Usut Temuan PPATK Dugaan Aktivitas Keuangan Ilegal Ivan Sugianto
Rencananya, bantuan tersebut hanya diberikan kepada driver ojol ber - KTP dan domisili di Kota Surabaya. "Insya Allah bantuan BLT untuk BBM akan kita cairkan (salurkan) di pekan depan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (18/10/2022).
"Saat ini, kami menyinkronkan datanya. Sebab, saya bertugas untuk warga Surabaya, yakni driver ojol yang KTP dan domisili di Surabaya,” lanjutnya.
Selain soal percepatan penyaluran bantuan, pemkot juga akan mendukung pemberdayaan ekonomi para driver. Khususnya, dalam menghadapi kenaikan BBM.
Baca Juga:
Politikus Partai Nasdem Temui Ivan Sugianto Pelaku Pengintimidasi Anak Sekolah
Nantinya, Pemkot dan Frontal Kota Surabaya akan membuat terobosan bersama. Harapannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa optimal.
“Yang saya pikirkan, bagaimana pendapatan dari driver ojol yang ada di Surabaya ini bisa naik? Ini sudah kami siapkan," katanya.
Targetnya, pendapatan warga bisa mencapai Rp5 juta. "Insya Allah warga Surabaya, seperti keinginan yang kita rapatkan bersama, pendapatan per KK mencapai Rp 5 juta perbulan bisa kita penuhi mulai tahun ini,” jelasnya.
Cak Eri Cahyadi meminta kepada seluruh anggota Frontal Kota Surabaya untuk bersinergi dan bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. “Karena kesejahteraan warga yang kita utamakan, bantu kami," katanya.
"Ayo kerjasama dan bersinergi bersama Pemkot Surabaya untuk memberikan yang terbaik untuk bagi warga Kota Surabaya,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, perwakilan Frontal Kota Surabaya, Daniel Lukas Rorong akan mendukung percepatan penyaluran BLT. Rencananya, ini akan dimulai pekan depan.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Eri karena gerak cepat beliau membantu teman - teman driver ojol di Surabaya," katanya.
"Termasuk program - program kedepan, driver ojol juga akan diakomodir oleh pemkot, seperti ojol perempuan diberikan pelatihan sehingga driver ojol di Surabaya bisa sejahtera,” kata Daniel.Berdasarkan data yang dimilikinya, driver ojol di Surabaya mencapai 4.500 orang. Sebanyak 3.000 di antaranya telah ditangani oleh Pemprov Jawa Timur.
"Sisanya, akan dibantu Pemkot Surabaya untuk penyalurannya. Akhirnya, teman - teman bisa bernafas lega karena pemkot telah membantu dan bergerak cepat untuk penyaluran bantuan ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pemerintah masih akan terus menyalurkan BLT BBM 2022 sebagai kompensasi pengalihan anggaran subsidi energi. Sasaran BLT BBM 2022 di antaranya adalah pelaku ojek, ojol dan UMKM.
Regulasi ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja perlindungan sosial untuk periode Oktober hingga Desember 2022 sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
Dengan demikian, BLT BBM kepada ojol dan UMKM akan disalurkan oleh pemerintah daerah.
Saat ini BLT ojol 2022 yang diterima pengemudi sejumlah Rp150 ribu per bulan selama 4 bulan ke depan, atau totalnya mencapai Rp 600 ribu.
Nilai BLT BBM 2022 ojol ini sama seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan BLT Kementerian Sosial (Kemensos).
Anggarkan Rp 9,2 Miliar
Pemkot dan DPRD Surabaya memastikan memberi perhatian lebih kepada masyarakat Surabaya yang terdampak kenaikan harga BBM .
Mereka sepakat menganggarkan bantuan tunai sebesar Rp 9,2 miliar melalui APBD Perubahan 2022 khusus untuk ojek online (ojol) dan nelayan.
Tidak terbatas untuk kedua kelompok masyarakat itu. Ada juga anggaran tak terduga sebesar Rp 11 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk mengcover bantuan bagi kelompok masyarakat lain yang terdampak kenaikan harga BBM.
"Kami mendorong agar masyarakat yang kesusahan akibat kenaikan harga BBM semuanya mendapat bantuan. Ada dana tak terduga. Sebisa mungkin pemkot harus membantu mereka," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, Selasa (27/9/2022).
Pemkot saat ini juga tengah melakukan upaya penggalangan bantuan kepada warga kota. Jika dana tak terduga dirasa belum mencukupi, bisa dilakukan upaya solidaritas di lingkungan pemkot. Termasuk pengumpulan sembako bagi warga terdampak lainnya.
Khusus untuk APBD Perubahan 2022, Pemkot dan DPRD Surabaya menyekapati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 10,6 triliun.
Nilai tersebut bertambah Rp 200 miliar dari kekuatan APBD murni 2022 sebesar Rp 10,4 triliun.
Salah satunya adalah dimasukkannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Yang paling mendapat perhatian adalah kelompok ojek online (ojol) dan nelayan. Kelompok ini paling merasakan dampak kenaikan harga BBM karena mobilitasnya bergantung BBM.
Dalam RAPBD Perubahan 2022 yang sudah diajukan ke gubernur, dua kelompok tersebut masing-masing dianggarkan Rp 8,9 miliar untuk ojol dan sisanya Rp 277 juta untuk nelayan.
Saat ini Dinas Sosial Surabaya sudah memiliki data penerima untuk segera disalurkan kepada dua kelompok masyarakat tersebut. Namun Reni Astuti menyebut, ada kemungkinan data itu bisa berkembang.
Kemarin kebetulan ada komunitas ojol yang memberikan data anggota mereka. Jika terdapat pengemudi ojol yang belum terdata, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta untuk segera diproses. Penerima bantuan harus ter-update dengan data terkini.
Sebelumnya, BLT BBM dari pemerintah pusat sudah diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak awal September 2022. Mereka juga terdampak kenaikan harga BBM. Namun, Reni Astuti menilai, pembagiannya belum merata. Dia sempat mendata, dalam satu RT, dari 49 MBR hanya 19 yang mendapatkan bantuan.
Terkait ketidakmerataan tersebut, Reni Astuti mengimbau pada pejabat kelurahan untuk blusukan ke warganya. Agar mampu mengenali warganya dan memiliki data akurat warga yang kurang mampu, sehingga bisa tercover bantuan.
“Saya harap, bagi yang belum tercover bantuan dari pusat, bisa segera disentuh oleh pemkot. Bisa dengan Belanja Tak Terduga (BTT) yang Rp 11 miliar," ucap alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.
Cair Oktober
Bidang lain yang anggaran perubahannya juga cukup besar adalah urusan perbaikan jalan, saluran, dan irigasi. Ada kenaikan Rp 28 miliar dalam APBD Perubahan. Dari semula Rp 938 miliar menjadi Rp 966 miliar.
"Kita juga mendorong pengerjaan infrastruktur, karena masih ada sisa waktu 3 bulan. Masyarakat bisa turut mengawasi pengerjaan infrastruktur. Jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, segera laporkan ke kanal-kanal pemkot," tandas Reni.
Pada bidang kesehatan, ditujukan untuk program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. Dananya cukup besar, yakni Rp 500 miliar. Pemkot memberikan bantuan PBI yang preminya dibayar APBD.
Tak ketinggalan, di bidang UMKM dan koperasi, pemkot memberikan dukungan Rp 14,8 miliar untuk dana pemberdayaan.
Diungkapkan Reni, dewan mendorong pemkot untuk menyerap APBD dengan maksimal di semua bidang. Tahun lalu, serapannya mencapai 90 persen. Tahun ini diharapkan mampu lebih dari angka tersebut.
"Saat ini APBD Perubahan 2022 tengah dimintakan persetujuan gubernur. Oktober insyaallah bantuan tunai untuk ojol dan nelayan sudah bisa dicairkan," jelas Reni. [afs]
