"Karena supaya tidak berlarut-larut. Ini kami serahkan (beberapa pilihan) kepada pemerintah daerah, kepada BUMN, PT Pelindo maupun PT KAI. Karena masyarakat juga butuh kepastian hukum, sehingga mereka hidup di sana juga tenang," tukas Hadi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, pihaknya membutuhkan solusi strategis dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Kota Surabaya.
Baca Juga:
Gubernur Khofifah Berangkatkan 4.008 Masyarakat Peserta Mudik Gratis Pemprov Jatim 2025
"Saya rasa ini PR nasional bukan hanya Jawa Timur. Kami terima kasih sekali. Permasalahan ini harus mendapatkan solusi efektif dan kehadiran pak Menteri, pak Wamen, akan memberikan jalan keluar terbaik untuk kita semua," tutupnya.[ss]
