WahanaNews-Banten | KRT Tohom Purba kuasa hukum dari pemegang SHGB atas nama KPH H. Japto S. Soerjosoemarno di Jalan Ciasem, Cikini, Menteng, Jakarta pusat kembali tegaskan bahwa tanah rumah keluarga Wanda Hamidah tidak dalam sengketa.
Diketahui, dalam Sertifikat HGB No. 1000/Cikini seluas 765 M2 dan Sertifikat HGB No. 1001/Cikini seluas 534 M2 yang terletak di Jalan Ciasem No 2 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah atas nama KPH Japto S Soerjosoemamo, S.H selaku pemilik.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Pemuda Pancasila di Pilkada DKI Jakarta
"Lahan tersebut telah di beli secara resmi oleh Pemuda Pancasila 10 tahun lalu dengan uang dari gotong royong kader-kader Pemuda Pancasila yang diatas namakan Ketua Umum MPN PP bapak KPH H. Japto S. Soerjosoemarno, S.H. dengan tujuan untuk membangun Kantor pusat Pemuda Pancasila, dan proses ini melalui rangkaian cukup panjang sampai ke Ombusman dan dilanjutkan ke Pemda DKI, artinya proses ini tidak serta merta di lakukan," ujar Tohom kepada WahanaNews.co, Minggu (23/10/22).
Ia menjelaskan bahwa pihak dari Wanda Hamidah bersikeras meminta putusan pengadilan, sementara tidak ada pihak yang menggugat.
"Jadi jelas, lahan ini tidak sengketa, buktinya SP 1,2 dan 3 dari Walikota Jakarta Pusat tidak ada pihak yang menggugat, dan kami sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali, sudah dua kali juga bertemu dengan pak Hamid (pemilik rumah) untuk mediasi, itu pada bulan September, tetapi hasil mediasi tidak diindahkan. Sehingga pihak Walikota mengambil langkah tegas," lanjutnya.
Baca Juga:
Pemuda Pancasila DKI Jakarta Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Ridwan Kamil-Suswono
Menurutnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang melakukan eksekusi terkait lahan milik kliennya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang mana dalam tahapannya terdapat beberapa proses dalam 5 bulan terakhir.
Mengutip pernyataan Ani Suryani Kabag Hukum Walikota Jakarta Pusat.
"Dasar penghuni atas nama Hamid Husein ini menempati rumah tersebut tidak memiliki dasar atau riwayat perolehan atas penghunian yang dilakukan. Yang bersangkutan hanya mendalilkan Surat Izin Perumahan (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta atas nama almarhum Drs Idrus Syech Abubakar dengan No. TS.1.03/ 0004/02.09 Tanggal 3 Februari 2006," kata Ani pada Jumat (14/10/22).
"Dan itu telah berakhir pada Tanggal 3 Februari 2009," sambung Ani.
"Melalui pertemuan dengan pihak-pihak terkait, dasar Somasi yang di lakukan klien kami kepada para penghuni, pihak Walikota melakukan tindak lanjut dengan melakukan rapat kordinasi dan mengeluarkan surat Pemberitahuan kepada Penghuni, dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1, 2 dan 3, baru setelah itu melakukan Eksekusi seperti yang dilakukan hari ini. Sesuai Pergub 207 tahun 2016 tentang Penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak," kata Sekretaris Pusat BPPH Pemuda Pancasila itu.
"Proses yang terjadi hari ini adalah bagian dari tahapan yang telah dilakukan oleh Klien kami yang meminta perlindungan Hukum kepada Pemerintah untuk melaksanakan Tugas dalam melakukan Eksekusi atas lahan Milik Klien kami," sambung Tohom lebih lanjut.
Ia juga menerangkan bahwa kliennya telah memberikan kerohiman yang cukup bagi para penghuni sebagai bentuk kemanusiaan dan itikat baik, terhadap beberapa objek yang telah tereksekusi.
"Pihak-pihak yang menghalangi proses eksekusi ini seperti Sdri Wanda Hamidah yang mengklaim di Media bahwa rumah tersebut adalah milik dia, diduga melakukan Pembohongan Publik, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti hak atas tanah dan bangunan tersebut," tegas Tohom.
"Kami tegaskan Sdri Wanda Hamidah tidak memiliki hak sama sekali, secara hukum tentu akan kami pikirkan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan atas berita-berita yang telah dia sampaikan di media massa," lanjutnya dengan nada tegas.
Proses eksekusi atau pengosongan paksa ini dilakukan oleh Pemkot Administrasi Jakarta Pusat, dan saat ini sudah menuntaskan beberapa Objek.
"Kami berharap semua bisa tuntas sesegera mungkin," ujar Tohom.
"Kami meminta kepada Aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum kepada orang-orang yang bertindak menghalang-halangi proses eksekusi hari ini," tutur Tohom. [afs]
