Sehingga sebagian besar dari mereka tetap bertahan memilih tidak pulang dan menginap di areal halaman pendopo dan sekitarnya dengan menggelar tikar.
Sementara puluhan mobil pikap dan colt station yang mereka bawa, dibiarkan diparkir di pinggir jalan depan pendopo.
Baca Juga:
Gedung PPSDM Kementerian HAM Sumedang Belum Diresmikan, Namun Sudah Difungsikan untuk Pelatihan Guru RA
Koordinator lapangan, Tosan, kepada Surya mengaku tidak puas dengan keputusan bupati.
Padahal perwakilan sudah dua kali berdialog menyampaikan alasan keberatan dan penolakan pilkades digelar di bulan puasa, yang disertai rasionalisasinya berikut kajian akademiknya.
Tetapi, sepertinya bupati mengenyampingkan aspirasi warga.
Baca Juga:
Peringati Hari Krida Pertanian 2026,Bupati Karo: Mari Kita Bangun Pertanian Secara Produktif dan Moderen
“Tuntutan kami tidak muluk-muluk. Kami hanya menghendaki pilkades serentak di Pamekasan ini tidak digelar di bulan puasa dan capaian vaksinasi masyarakat Pamekasan sesuai target. Atas keputusan ini, kami berencana melayangkan gugatan ke pengadilan,” ujar Tosan.
Seperti diberitakan, sekitar 1.000 warga Pamekasan, terdiri atas aktivis, masyarakat, tokoh masyarakat dan sejumlah bakal calon kepala desa (bacakades), unjuk rasa ke kantor Pemkab Pamekasan, Jl Kabupataen, Pamekasan, menolak pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, Kamis (20/1/2022). [rda]
