Lalu yang ketiga yakni meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor.
“Keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” tandas Kepala Negara RI itu.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Selain itu, Jokowi menilai pembelian produk-produk dalam negeri dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan industri-industri kecil di dalam negeri. Dampaknya adalah perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.
Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penggunaan produk dalam negeri saat ini mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Capaian ini dinilai sudah baik dan menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat.
Namun, Presiden mengingatkan bahwa belanja produk dalam negeri di tahun 2023 harus lebih ditingkatkan lagi.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
“Sebaliknya penggunaan produk-produk impor harus semakin kecil dan dihilangkan,” tegasnya.
Menanggapi arahan Jokowi, Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menuturkan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi isu aktual presiden yang harus segera direspons. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu fokus dalam Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.
“Kami sudah sudah putuskan dan berdiskusi dengan Bapak Presiden terkait prioritas aktual prioritas Bapak Presiden. Yang akan kita nilai dan kita masukkan ke RB Tematik adalah peningkatan produk dalam negeri melalui e-katalog,” terangnya.