Jatim.WahanaNews.co, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, bekerja sama dengan Kodim setempat menggerakkan personel dari masing-masing institusi untuk membantu pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi program sasaran tahun ini.
"Warga miskin dan kurang mampu penerima manfaat yang menjadi sasaran program bantuan ini sebanyak 128 orang," kata Bupati Sumenep Akhmad Fauzi di Sumenep, Jawa Timur, Sabtu (6/7/2024).
Baca Juga:
Bawaslu Sumenep Perpanjang Pendaftaran Rekrutmen Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Ia menjelaskan, program bantuan sosial tersebut merupakan lanjutan dari 2023. Saat itu Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sebanyak 240 unit rumah.
"Tapi yang terealisasi hanya 224 rumah, karena setelah dilakukan verifikasi sebanyak 16 orang pengusul bantuan dinyatakan tidak layak oleh tim survei," kata Fauzi.
Orang nomor satu di Pemkab Sumenep ini lebih lanjut menjelaskan, pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumenep kali ini sengaja melibatkan unsur TNI dari Kodim 0827 Sumenep karena beberapa hal.
Baca Juga:
Demi Dapat Vespa, Ibu di Sumenep Srahahkan Anak untuk Diperkosa Oknum Kepala Sekolah
"Selain memiliki pandangan dan kepentingan yang sama dengan Pemkab Sumenep, juga sebagai bentuk komitmen TNI dari upaya membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan," ucap Fauzi.
Karena itu, sambung dia, Pemkab Sumenep dan Kodim 0827 Sumenep sepakat untuk saling membantu dan bekerja sama, yakni pemkab menyediakan anggaran sedangkan TNI membantu membangun rumah pada program bantuan sosial tersebut.
"Kepentingan yang sama ini yang pada akhirnya menyepakati adanya kerja sama antara Pemkab Sumenep dengan Kodim 0827 Sumenep dalam merealisasikan program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni tersebut," katanya.
Menurut data Pemkab Sumenep, total jumlah RTLH di kabupaten paling timur di Pulau Madura tersebut mencapai tujuh ribuan unit, tersebar di kepulauan dan daratan. Hingga akhir 2023, Pemkab Sumenep sudah memperbaiki sekitar lima ribuan unit.
"Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
