Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Damri sudah cukup lama tidak terima PMN. Menurut dia, PMN yang diberikan pada Damri untuk menjalankan tugas perintis, karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru.
"Termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," tuturnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, Selasa, 7 Juni.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Tiko sapaan akrab Kartika, mejelaskan PMN juga dibutuhkan Airnav dalam mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. Menurut Tiko, Airnav juga memerlukan investasi radar baru.
"Ini terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar sehingga butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas," jelasnya.
Sedangkan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," ucap Tiko.
Selain untuk penugasan, kata Tiko, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN. Di antaranya pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata oleh Defend ID. [afs]
