Jatim.WahanaNews.co, Surabaya - Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program bantuan pendidikan "Satu Keluarga Miskin (Gamis) Satu Sarjana" yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah kota setempat (pemkot).
"Pemkot Surabaya memperhatikan pendidikan anak-anak muda, terutama dari kalangan tidak mampu. Saya mengapresiasi terobosan kebijakan yang baik itu," katanya dilansir Antara, Kamis (21/3/2024).
Baca Juga:
Pemilu Telah Usai, 35 Anggota DPRD Sikka Resmi Dilantik, Donatus David: Inpendensi Bawaslu dan KPU Diragukan
Cak Awi, sapaan akrabnya, menyebut kebijakan mencetak satu sarjana yang memprioritaskan pada keluarga miskin merupakan bukti bahwa pemerintah terus hadir memastikan tercapainya hak masyarakat luas dalam mendapatkan akses pendidikan.
"Diharapkan anak-anak muda generasi penerus dapat mengubah nasib keluarganya di masa depan," ujarnya.
Tak hanya itu, Ketua DPRD juga optimistis bahwa program yang dijadwalkan mulai dibuka pada bulan Mei 2024 atau bertepatan dengan momen Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Baca Juga:
Antisipasi Efek Urbanisasi, Ketua DPRD Kota Bekasi Minta Hal Ini
Terlebih, perguruan tinggi maupun lembaga vokasi yang digandeng juga diprioritaskan memiliki jaringan dengan perusahaan maupun lembaga.
"Pendidikan itu membuka cakrawala pengetahuan, modernisasi, dan membuka berbagai kesempatan-kesempatan yang lebih baik di masa depan," kata dia.
Total pada tahap awal pelaksanaan program "Satu Gamis Satu Sarjana", pemkot membuka kuota bagi 200 orang. Para calon penerima bantuan harus melalui tahapan verifikasi.
Ketika dinyatakan lolos atau berstatus penerima maka seluruh biaya pendidikannya hingga lulus bangku perguruan tinggi sepenuhnya ditanggung Pemkot Surabaya.
Oleh karena itu, Cak Awi pun memastikan DPRD Kota Surabaya terus mengawal perkembangan "Satu Gamis Satu Sarjana" sehingga nantinya bisa tepat sasaran.
"DPRD Kota Surabaya terus menjalankan tugas pokok dan fungsi, yakni kewenangan di bidang penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Kami bahas di ruang-ruang rapat DPRD serta melakukan pengawasan di lapangan," kata dia.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
