WahanaNews-Surabaya | Di tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya masih memiliki PR. Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur menyebut penanganan pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah kota setempat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu, mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Surabaya berada pada angka 5,87 persen, kemudian meningkat per 2020 menjadi 9,79 persen dan turun 0,11 persen di tahun 2021 menjadi 9,68 persen.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
"Dengan kata lain, meski ada penurunan, angka itu masih lebih tinggi bila dibandingkan ketika sebelum pandemi pada 2019," katanya.
Selain itu, lanjut dia, data BPS tersebut juga menunjukan bahwa sebesar 60 persen pengangguran didominasi oleh usia muda (15-24 tahun).
Menurut Reni, kondisi tersebut beriringan dengan fakta yang ditemukannya di lapangan saat bertemu dan berdialog dengan warga.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Ia menyebutkan bahwa warga kerap mengutarakan aduan terkait keluh kesah mengenai problem pengangguran dan lapangan kerja lantaran tidak memiliki pekerjaan karena dampak pandemi maupun juga yang belum bekerja sejak sebelum pandemi.
Reni kemudian mengaitkan program kampanye kepala daerah terpilih saat ini bahwa lapangan kerja menjadi perhatian utama.
Pada bidang tenaga kerja, katanya, kepala daerah memiliki program untuk mengatasi pengangguran di Kota Pahlawan dengan membuka sebanyak 100.000 lapangan kerja dan menghasilkan 10.000 pengusaha baru.
Praktis, lanjut dia, target yang harus dicapai per tahunnya tidak kurang dari 20 ribu lapangan kerja dan 2000 wirausahawan baru.
"Melihat data BPS mengenai tingkat pengangguran tentu hal ini sebagai catatan dan menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan," demikian Reni Astuti.
[kaf]
